Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 10.000 Kasus Covid-19 di Depok Belum Tercatat di Pusat

Kompas.com - 26/08/2021, 08:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pada pekan ini, pihaknya akan merilis 10.000 kasus Covid-19 dari Kota Depok yang belum tercatat dalam sistem New All Record (NAR) Kemenkes.

"Karena selama ini sistem pelaporan kota Depok belum terhubung dengan NAR di pemerintah pusat," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Rabu (25/8/2021).

Nadia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Kemenkes tengah bekerja sama untuk dalam memperbaiki data tersebut, sehingga gambaran epidemiologi di Depok lebih nyata.

Baca juga: Data Covid-19 Depok Masih Rekonsiliasi, Hari Ini Akan Rilis

"Sehingga tidak akan mempengaruhi level situasi pandemi," ujarnya.

Selain itu, Nadia mengatakan, terdapat 18,3 persen atau 49.000 data kasus aktif di daerah yang belum diperbarui dalam kurun waktu lebih dari 21 hari.

Oleh karenanya, kata Nadia, pihaknya dan pemerintah daerah tengah meng-upgrade data-data tersebut.

Karena data-data itu akan terus bergerak, sehingga Kemenkes akan merilis data kasus aktif ini berdasarkan tanggal kejadian.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 dan kematian pasien virus corona akan kembali meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Hal ini dikarenakan sejumlah daerah bakal mengeluarkan penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian.

"Dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan juga kasus kematian akibat tabungan kasus konfirmasi dan kematian yang dikeluarkan oleh beberapa kabupaten dan kota," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Luhut mengatakan, penumpukan data kasus konfirmasi dan kematian jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan ribuan.

Baca juga: NIK Bermasalah Saat Hendak Vaksin Covid-19? Warga Depok Bisa Lapor via WA

Angka itu akan dikeluarkan secara bertahap dalam 10 hari ke depan.

Menurut Luhut, terjadinya penumpukan data ini menggambarkan sulitnya mengatur pendataan kasus konfirmasi dan kematian terkait Covid-19.

"Sebagai gambaran pada teman-teman media betapa susahnya kita mengatur ini dan ini kaitannya bagaimana tadi juga di teman-teman di pemerintahan daerah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com