Survei Indikator: 76,4 Persen Responden Tolak Beli Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 76,4 persen responden menolak untuk membeli vaksin Covid-19 dari pemerintah. Survei itu dilakukan mulai dari 30 Juli-4 Agustus 2021.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hanya 20,2 persen responden yang bersedia membeli vaksin Covid-19 dari pemerintah.

"Kalau ada program vaksinasi segmen bayar, ada yang mau bayar, ada yang bisa, mereka yang bersedia jelas kelas menengah ke atas," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Survei Indikator: 67,5 Persen Responden Belum Divaksin Covid-19, 56,7 Persen Menolak

Burhanuddin juga mengatakan, sebanyak 67,5 persen responden belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan 21, 4 persen sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama.

"Baru 11,1 persen responden yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap," ujarnya.

Terakhir, hasil survei tersebut juga menunjukkan jumlah responden yang tidak bersedia melakukan vaksinasi masih tinggi yaitu 56,7 persen.

Mereka yang tidak bersedia divaksin memiliki alasan paling banyak karena efek samping dari vaksin Covid-19 belum aman.

"Sebagian besar takut dengan efek samping, jadi mereka merasa ada efek samping yang tidak aman, jadi tidak soal kehalalan lagi tapi apakah vaksin itu aman atau tidak. Kemudian, mereka merasa tidak perlu divaksin," ujar dia.

Baca juga: Rapat Komisi IX, Menkes Dicecar soal Distribusi Vaksin Covid-19 yang Tidak Merata

Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Toleransi kesalahan (margin of error--MoE) survei ini sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Baca juga: BPOM Sebut Empat Jenis Vaksin Covid-19 Sedang Diproses untuk Dapat Izin Penggunaan Darurat