Dilantik Jokowi, Gubernur-Wagub Kalsel Bakal Jalankan Program Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2021-2024 Sahbirin Noor dan Muhidin mengaku bakal segera menjalankan program-program mereka setelah dilantik sebagai kepala daerah.

Program yang dimaksud khususnya terkait dengan penanganan pandemi virus corona.

Hal ini disampaikan keduanya usai dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalsel oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

"Menjalankan segala program yang sudah ada, dan mensinergiskan dengan pemerintah pusat, provinsi tentunya, dan kabupaten/kota, terlebih khusus di dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Sahbirin.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 sudah lama mewabah dan mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan konsolidasi antara jajarannya dan berbagai organisasi serta pemerintah/lembaga untuk menangani pandemi.

Baca juga: Sahbirin Noor-Muhiddin Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Terpilih

Selain penanganan pandemi, Sahbirin mengaku dirinya dan Muhidin segera menjalankan program-program prioritas untuk kepentingan rakyat banyak.

"Ini yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan semua yang kita rencanakan, semua yang kita persiapkan ini bisa berjalan dan mendapatkan rida dari Allah SWT," ujarnya.

Adapun Sahbirin Noor dan Muhidin terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2024 melalui Pilkada 2020.

Pilkada Kalsel hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Nomor urut 01 yakni Sahbirin Noor yang merupakan petahana berpasangan dengan mantan Wali Kota Banjarmasin, Muhidin.

Sementara lawannya, Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden SBY.

Denny berpasangan dengan Difriadi Darjat, kader Partai Gerindra Kalsel.

Baca juga: Jokowi Lantik Sahbirin Noor-Muhidrin sebagai Gubernur-Wagub Kalsel 2021-2024

Paslon nomor urut 01 sempat dinyatakan unggul berdasarkan hasil pemilihan 9 Desember 2020. Namun, hasil itu digugat paslon nomor urut 02 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah serangkaian persidangan, Hakim Konstitusi memerintahkan KPU Kalsel untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, 1 kecamatan di Kota Banjarmasin dan 24 TPS di Kabupaten Tapin. PSU sudah berlangsung pada Rabu (9/6/2021).