Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Ungkap Penyebab Tingginya Angka "Stunting" di Indonesia

Kompas.com - 23/08/2021, 16:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.

"Beberapa hal yang menyebabkan tingginya angka stunting antara lain karena kurangnya asupan gizi yang sangat kronis," ujar Muhadji dalam "Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021" bertema "Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting" secara daring, Senin (23/8/2021).

Selain itu, kata Muhadjir, rendahnya cakupan akses air yang cukup serta berkualitas dan sanitasi yang rendah juga menjadi salah satu penyebab angka stunting yang tinggi.

Baca juga: Stunting, Apa Hubungannya dengan Kecerdasan Anak?

Muhadjir juga mengatakan, pendidikan orangtua juga berpengaruh terhadap stunting. Sebab, rendahnya tingkat pendidikan orangtua mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka tentang banyak hal dalam mengasuh anak.

Disamping itu, menurut dia, stunting juga disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan, terutama ahli gizi yang bertugas memantau tumbuh kembang anak balita serta yang diperlukan untuk menopang perkembangan anak-anak tersebut.

Oleh karena itu, Muhadjir mengingatkan bahwa stunting menjadi tantangan bersama.

Apalagi, secara global Indonesia berada pada peringkat 115 dari 161 negara di dunia dengan angka stunting di kisaran 27,7 persen.

"Berdasarkan kunjungan kerja saya, para kepala daerah melaporkan, di daerahnya masih ada stunting yang sangat tinggi bahkan ada yang di atas rata-rata nasional," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

Muhadjir mencontohkan angka stunting di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto yang masih 41,3 persen dan Kabupaten Bantaeng 21 persen.

Kondisi yang sama pun terjadi di Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa Utara dengan angka stunting 38,6 persen, termasuk Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan yang mencapai 57 persen.

"Kondisi ini jauh berbeda dengan Kabupaten Sukabumi yang sudah berada di bawah rata-rata nasional yaitu 21,9 persen tapi masih jauh dari target nasional 2024 yaitu 14 persen," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, stunting akan menentukan apakah sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan berkembang baik atau gagal.

Dengan demikian, apabila Indonesia bisa lepas dari jeratan stunting pada usia dini atau masa usia janin dan bayi, SDM-nya akan menjadi SDM yang luhur, penuh daya saing, cerdas, dan memiliki kapasitas untuk menjadi manusia produktif.

Baca juga: Wapres: Memastikan Program Sampai Sasaran Jadi Tantangan Percepatan Program Stunting

Oleh sebab itu, kata dia, penanaman di sektor hulu mutlak harus dilakukan.

"Yaitu pada masa anak-anak remaja, akan jadi calon seorang ibu, jadi calon pengantin, ibu hamil, menyusui hingga anak usia 59 bulan. Seribu awal kehidupan inilah yang akan menentukan masa depan SDM Indonesia yang produktif," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com