Menko PMK Ungkap Penyebab Tingginya Angka "Stunting" di Indonesia

Kompas.com - 23/08/2021, 16:04 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.

"Beberapa hal yang menyebabkan tingginya angka stunting antara lain karena kurangnya asupan gizi yang sangat kronis," ujar Muhadji dalam "Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021" bertema "Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting" secara daring, Senin (23/8/2021).

Selain itu, kata Muhadjir, rendahnya cakupan akses air yang cukup serta berkualitas dan sanitasi yang rendah juga menjadi salah satu penyebab angka stunting yang tinggi.

Baca juga: Stunting, Apa Hubungannya dengan Kecerdasan Anak?

Muhadjir juga mengatakan, pendidikan orangtua juga berpengaruh terhadap stunting. Sebab, rendahnya tingkat pendidikan orangtua mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka tentang banyak hal dalam mengasuh anak.

Disamping itu, menurut dia, stunting juga disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan, terutama ahli gizi yang bertugas memantau tumbuh kembang anak balita serta yang diperlukan untuk menopang perkembangan anak-anak tersebut.

Oleh karena itu, Muhadjir mengingatkan bahwa stunting menjadi tantangan bersama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, secara global Indonesia berada pada peringkat 115 dari 161 negara di dunia dengan angka stunting di kisaran 27,7 persen.

"Berdasarkan kunjungan kerja saya, para kepala daerah melaporkan, di daerahnya masih ada stunting yang sangat tinggi bahkan ada yang di atas rata-rata nasional," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

Muhadjir mencontohkan angka stunting di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto yang masih 41,3 persen dan Kabupaten Bantaeng 21 persen.

Kondisi yang sama pun terjadi di Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa Utara dengan angka stunting 38,6 persen, termasuk Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan yang mencapai 57 persen.

"Kondisi ini jauh berbeda dengan Kabupaten Sukabumi yang sudah berada di bawah rata-rata nasional yaitu 21,9 persen tapi masih jauh dari target nasional 2024 yaitu 14 persen," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, stunting akan menentukan apakah sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan berkembang baik atau gagal.

Dengan demikian, apabila Indonesia bisa lepas dari jeratan stunting pada usia dini atau masa usia janin dan bayi, SDM-nya akan menjadi SDM yang luhur, penuh daya saing, cerdas, dan memiliki kapasitas untuk menjadi manusia produktif.

Baca juga: Wapres: Memastikan Program Sampai Sasaran Jadi Tantangan Percepatan Program Stunting

Oleh sebab itu, kata dia, penanaman di sektor hulu mutlak harus dilakukan.

"Yaitu pada masa anak-anak remaja, akan jadi calon seorang ibu, jadi calon pengantin, ibu hamil, menyusui hingga anak usia 59 bulan. Seribu awal kehidupan inilah yang akan menentukan masa depan SDM Indonesia yang produktif," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Nasional
Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.