Surya Paloh Nilai Demokrasi Bukan Tujuan, tapi Alat untuk Mencapai Cita-cita Bangsa

Kompas.com - 23/08/2021, 14:20 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Nomor 41 Kota Medan, Kamis (20/2/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Nomor 41 Kota Medan, Kamis (20/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta, agar demokrasi tidak menjadi tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, bila menjadikan hal itu agar Indonesia dipandang menjadi negara dengan indeks demokrasi yang tinggi.

Menurut Paloh, demokrasi seharusnya dijadikan alat untuk mencapai tujuan atau cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Untuk itu, sekali lagi saya harus mengatakan bahwa bagi saya dan bagi Nasdem, demokrasi bukanlah tujuan. Enggak ada urusan dengan demokrasi sebagai suatu yang dikatakan tujuan bagi kehidupan kita," kata Paloh dalam acara dialog kebangsaan Ketua Umum Partai Nasdem memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Demokrasi merupakan alat, tools, equipment, satu sistem yang kita sepakati untuk menghantarkan tujuan-tujuan kita," sambung dia.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa indeks demokrasi Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh The Economist Intellegence Unit (EIU) bahwa pada 2020 mencapai 6,3 atau turun dari tahun sebelumnya, yaitu 6,48.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Tak Punya Budaya Malu, 100 KPK Pun Tak Akan Berefek Berantas Korupsi

Selain itu, ia juga menyoroti nilai-nilai pluralisme di Indonesia apakah sudah berjalan dengan semestinya. Sebab, ia melihat, realita yang ada saat ini adalah menguatnya politik identitas yang kembali mengungkit isu SARA di dalamnya.

"Kita paling khawatir, kalau ada persepsi yang menyatakan dalam indeks apapun itu, demokrasi kita sudah menurun. Tapi realita yang ada, politik identitas semakin menguat. Isu SARA masih ada di kanan kiri kita. Apakah nilai-nilai pluralisme kita telah kita jalankan sepenuhnya?," tanya Paloh.

Oleh karena itu, Paloh menyarankan agar pemerintah dalam hal ini dapat melakukan supervisi agar demokrasi tak lebih banyak menghasilkan keburukan.

Sebab menurut dia, demokrasi masih bisa diubah, diatur dan menempatkan diri secara lebih baik dalam implementasinya.

"Itulah sebenarnya demokrasi yang kita harapkan. Dan dalam keseharian kita, demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini. Kalau tidak disupervisi dalam hal ini khususnya oleh yang memiliki otoritas penyelenggara negara ini," tuturnya.

Baca juga: Surya Paloh: Kita Dorong Semua Kekuatan untuk Cari dan Selamatkan 53 Awak KRI Nanggala

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.