Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Kendala Atasi Stunting Bukan Anggaran, melainkan Konvergensi Antar-program

Kompas.com - 23/08/2021, 13:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari pemetaan berbagai program untuk menurunkan stunting telah terbukti bahwa pemetaannya tidak terkendala anggaran.

Justru yang menjadi kendala adalah konvergensi antarprogram tersebut dalam pelaksanaannya.

"Hasil pemetaan membuktikan bahwa seharusnya kita tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar-program," ujar Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 secara daring, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

Menurut dia, jika konvergensi tersebut bisa diwujudkan melalui program dan kegiatan yang konvergen dan menyasar pada kelompok sasaran utama, target menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

Adapun kelompok sasaran yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah usia dua tahun yang disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Kemudian, kelompok sasaran lainnya adalah remaja pueri, pasangan usia subur, serta anak balita.

Ma'ruf mengatakan, pengalaman Sekretariat Wakil Presiden yang melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sumber anggaran di kabupaten/kota dan desa pada akhir 2019 dan awal 2020 telah menunjukkan tidak adanya kendala anggaran tersebut.

Baca juga: Wapres: Memastikan Program Sampai Sasaran Jadi Tantangan Percepatan Program Stunting

Program dan kegiatan yang diperlukan, kata dia, sebetulnya sudah ada di lapangan yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber anggaran.

"Bahkan di beberapa desa, jumlah anggaran program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dapat melebihi Rp 1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus, program kementerian/lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta dana desa," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun menilai bahwa program yang sudah ada tercukupi pendanaannya meskipun yang perlu diusahakan lebih lanjut adalah dalam melaksanakan program-program tersebut.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com