Ketika “Sense of Crisis” Hanya Sekadar Jargon

"Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuannya dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin."

KETIKA Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid sedang menuliskan pesan tersebut, tentu ia tidak sedang berada di podium lintasan balap mobil formula listrik di Ibukota Jakarta atau menjadi saksi rusaknya rem mobil dinas Gubernur Sumatera Barat.

Namun yang jelas, pemikiran Gus Dur kerap melampui zamannya dan kontekstual dengan fenomena yang terjadi sekarang.

Di saat wabah corona belum bisa diprediksi kapan tamatnya serta kebangkitan perekonomian kapan bisa terjadi sesegera mungkin, rasa kemanusian kita seperti terusik jika melihat ada elite-elite memamerkan keangkuhan kekuasaannya.

Presiden Joko Widodo sendiri meminta semua jajarannya untuk mengedepankan “sense of crisis” mengingat pandemi masih terjadi (Kompas.com, 16 Juli 2021).

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Harus Miliki Sense of Crisis Saat Kondisi Darurat

Capaian target angka nasional vaksinasi seolah terus berlomba dengan tingkat kematian yang rata-rata seharinya menyentuh angka di atas 1.000 jiwa. 

Angka kematian harian kasus Covid di Indonesia, kini selalu menjadi pemuncak dunia. Jauh mengalahkan negara-negara lain. Berita-berita lara masih terus menyeruak dalam kehidupan kita.

Nun di barat Sumatera, seorang gubernur dan wakilnya terpaksa harus ganti kendaraan dinas karena mobil dinas yang lama remnya blong. (Kompas.com, 17 Agustus 2021).

Mungkin rakyat Sumatera Barat harus bisa diajak mengerti jika kendaraan dinas yang dimiliki kepala daerahnya hanya sebiji. Kalau itu terjadi, sungguh miris dengan ketersediaan kendaraan operasional yang dimiliki pemerintahan provinsi Sumatera Barat.

Pengalaman saya yang kerap berinteraksi dengan kepala daerah di sejumlah wilayah, rata-rata kendaraan dinas yang melekat di level bupati dan walikota berkisar dari dua hingga empat mobil.

Sementara untuk tingkat gubernur bisa mencapai empat hingga enam kendaraan. Mengingat istri kepala daerah juga merangkap sebagai ketua tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga (TP PKK) dan ketua dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda), maka soal pemakaian kendaraan dinas kerap berbagai dengan suaminya yang kepala daerah.

Itulah alasan kenapa jumlah mobil dinas yang berada di lingkungan kepala daerah, umumnya berjumlah lebih dari satu kendaraan.

Hanya saja, pembelian kendaraan dinas baru di saat pandemi yang masih belum tertangani dengan baik di Sumatera Barat sangatlah tidak elok.

Apalagi kalau hanya rem yang blong, mulai dari bengkel resmi hingga bengkel lainnya pasti sanggup untuk memperbaikinya.

Atau mengalihkan saja untuk sementara mobil dari dinas-dinas yang ada untuk keperluan kepala daerah jika ada keperluan yang mendesak, umpamanya.

Data pantauan Covid per tanggal 17 Agustus 2021 dari laman resmi Pemrov Sumatera Barat, dari 478 kasus suspect masih 100 yang dirawat di rumah sakit dan 378 yang isolasi mandiri. Total yang meninggal sudah menyentuh angka 1.828 jiwa (corona.sumbarprov.go.id).

Sumatera Barat juga tercatat sebagai salah satu provinsi yang capaian angka vaksinasinya masih rendah.

Kompas.com/Nabilla Ramadhian Tugu Monas, Landmark Kota Jakarta.

Balapan formula tetap jalan

Jika di Sumatera Barat yang dipersoalkan adalah rem blong kendaraan dinas kepala daerah, sebaliknya di Jakarta yang terjadi benar-benar penggunaan anggaran tanpa rem sama sekali.

Baik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap keukeuh menggelar hajatan lomba formula balap mobil listrik bulan Juni 2022 mendatang.

Berdasarkan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total sudah Rp 983 miliar yang dikucurkan. Diantaranya Rp 560 miliar digunakan untuk membayar commitment fee Formula E (Detik.com, 10 Agustus 2021).

Walau pandemi di Jakarta sedang mengalami tren penurunan, baik dari tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, semakin menurunnya warga yang isolasi di pusat-pusat penampungan, menurunnnya angka kematian harian dan kasus suspect harian serta tingginya cakupan vaksinasi sebaiknya keadaan itu tidak membuat semua pihak terlena.

Pengalaman Jepang yang menggelar Olimpiade kemarin, justru mengalami lonjakan lagi kasus suspect harian dari event olahraga dunia tersebut.

Apakah bulan Juni 2022 saat balapan Formula E diadakan sudah bisa dipastikan pandemi sudah berakhir?

Kita semua tentu tidak ingin balapan Formula E ini malah menimbulkan kluster baru. Apakah penyelenggaraan balapan Formula E begitu prioritas di saat masih banyak pekerjaan rumah lainnya seperti langkah pemulihan ekonomi bagi pengusaha kecil dan UMKM, masih tingginya angka pengangguran di kelompok usia muda, serta penuntasan proyek-proyek infrastruktur akibat refocusing anggaran untuk Covid di Jakarta?

Selain letak sirkuit belum diputuskan setelah dipindah dari rencana semula di Kawasan Monumen Nasional – itupun sudah mengorbankan penebangan ratusan pohon – studi kelayakan yang diminta BPK pun juga belum disetor oleh Pemda DKI Jakarta.

Laporan Pemda DKI sebelumnya tidak memasukkan komponen commitment fee dalam perhitungan keuntungan penyelenggaran dan evaluasi hasil studi secara analisis dampak lingkungan untuk menyesuaikan dengan dampak Covid-19.

Dalam situs resmi FIA Formula E mengenai jadwal sementara penyelenggaran ajang balapan di tahun 2022, nama Jakarta juga tidak masuk dalam lokasi ajang balapan tersebut. (Kompas.com, 10 Agustus 2021).

KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWI MOBIL LOGISTIK—Walikota Madiun, Maidi melepas mobil logistik khusus anak yatim piatu korban covid-19 yang akan mengirim sembako ke rumah anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat corona.

Jangan lalaikan anak yatim piatu karena Covid

Pandemi tidak saja meninggalkan kesedihan yang tiada akhir tetapi juga menggoreskan nestapa bagi anak-anak yang ditinggal wafat orangtuanya.

Hingga 4 Agustus 2021, Pemrov DKI “baru” akan mendata jumlah anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terpapar Covid. Seperti kita ingat, wabah ini mulai berjangkit di tanah air – termasuk Jakarta – sejak Maret 2020.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengakui Pemrov DKI belum menyentuh data anak-anak yatim piatu yang orangtuanya wafat terpapar Covid.

Pemprov DKI Jakarta “akan” melakukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan jumlah anak yatim piatu yang bertambah di tengah pandemi (Kompas.com, 04/08/2021).

Seperti di kalangan akademis, begitu kata “penelitian” yang muncul maka terbayang berapa lama lagi waktu yang dihabiskan untuk menuntaskan penelitian.

Untuk data jumlah anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orangtuanya wafat terpapar Covid di Sumatera Barat, sementara ini belum terlacak.

Diperkirakan ada puluhan bahkan ratusan anak menjadi yatim piatu di Sumatera Barat jika merujuk angka kematian total yang mencapai 1.828 jiwa sejak pandemi terjadi.

Bicara andai-andai, mungkin saja cara Walikota Madiun, Jawa Timur yang memiliki mobil logistik berisi sembako untuk kebutuhan hidup anak-anak yatim piatu korban Covid bisa dijadikan rujukan.

Mobil ini setiap hari keliling ke seantero kota Madiun untuk memastikan 166 anak yatim piatu karena orang tuanya wafat terpapar Covid mendapat suplai makanan yang bergizi (Kompas.com,14 Agustus 2021).

Baca juga: Di Madiun Ada Mobil yang Pastikan Makanan Anak Yatim Piatu karena Covid-19

Atau kiat Bupati Banyuwangi yang memastikan 394 anak yatim piatu tidak boleh telantar dalam pendidikan dan kebutuhan hidupnya (radarbanyuwangi.jawapos.com), 13 Agustus 2021).

Program Banyuwangi Cerdas, program Siswa Asuh Sebaya, Rantang Kasih misalnya dimaksudkan untuk mencegah ada anak-anak telantar karena orangtuanya wafat terlebih disebabkan wabah corona.

Sengaja saya tidak menyebut langkah-langkah yang diambil Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, atau Jawa Timur dalam penanganan anak-anak yatim piatu karena Covid untuk menghindari kesan adanya syak wasangka dalam tulisan ini.

Saya hanya menekankan kepada dampak sosial akibat Covid yang sangat rentan bagi anak-anak yang masih membutuh kasih sayang dan kepedulian dari kita bersama.

Saya membayangkan, sekali lagi andai-andai, jika pendanaan untuk balapan formula atau biaya pembelian mobil dinas dialihkan untuk penanganan anak-anak yatim piatu karena Covid.

Dengan anggaran sebesar pelaksanaan formula balap listrik, berapa banyak anak yatim piatu terentaskan nasibnya?

Dengan mengalihkan biaya untuk membeli mobil dinas kepala daerah ke pembelian mobil seperti milik Kota Madiun, berapa buah mobil yang bisa dipakai untuk mengirimkan makanan bagi anak yatim piatu?

Saatnya kita harus membiasakan diri mengubah “sense of crisis” tidak sekadar jargon kosong tetapi menjadi tekad penguat untuk tindakan nyata.

Ibu....
Aku kumal tanpa belaimu
Tubuhku kecil dekil
Yang rindu sentuhan jarimu nan mungil
Yang menyeka tiapku berduka
Yang tertawa kala kubahagia...

Ayah...
Aku dingin, di mana kau yang selalu menyelimuti
Kekar lenganmu adalah sandaran
Jika ku letih atau kesusahan
Rejekimu yang kumakan

Kini...
Ku mengadu di nisan sepi
Dinginku hangatkan sendiri
Sakitku meratap sunyi
Ayah...Ibu...
Batapa sombong duniakan diri
Tak kenal lapar
Yang kukenyangkan dengan mata nanar

Pada dua nisan aku berpesan
Betapa perih hidup kesendirian
Ada pinta yang tak bersuara
Ya Allah pertemukan kami kembali di surga
Akulah si anak yatim juga piatu
Terbasahnya nisan kalian karena air mataku
Ayah...Ibu.....

(Anak Yatim Piatu – Sang Pribumi)