Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pinang Sirih Kuasai Markas KKB di Kabupaten Puncak Papua, Sita Senjata M16

Kompas.com - 18/08/2021, 09:27 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Personel TNI-Polri dari Satuan Tugas Pinang Sirih kini menguasai markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) jaringan Goliat Tabuni di wilayah Kabupaten Puncak, Papua.

Penyerbuan ke markas itu dilakukan pada Senin (16/8/2021) sore, dipimpin Kasi Intel Operasi Satgas Pinang Sirih Mayor Inf Sudarmin.

"Diawali dengan patroli drone di Kampung Welenggaru, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak, didapati tiga orang yang diduga KKB. Ketiganya melakukan tembakan ke Tim Cakra dan saat dipantau melalui drone, ketiga orang tersebut kabur menuju honai," kata Sudarmin dalam keterangannya, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Pansus RUU Otsus Papua Klaim Ada Sejumlah Terobosan Tata Kelola Anggaran di Dalam RUU Baru

Tim Cakra pun langsung melakukan pengejaran dan menembak satu orang anggota KKB. Ketiganya kemudian lari ke dalam hutan.

Setibanya di markas KKB, aparat gabungan menyita satu pucuk senjata laras panjang jenis M16.

"Saat ini Satgas Pinang Sirih melaksanakan koordinasi dengan jajaran aparat keamanan TNI-Polri serta menyiapkan tim cadangan dari Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 715/MTL sewaktu-waktu akan digerakkan," ujar Sudarmin.

Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi KBP AM Kamal menyatakan, personel TNI-Polri masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kelompok yang melakukan penembakan tersebut.

Baca juga: Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Aparat gabungan melakukan giat patroli agar aktivitas masyarakat tetap aman.

Kamal mengungkapkan, para komandan satuan menginstruksikan kepada seluruh amggota agar melaksanakan siaga di pos masing-masing.

"Untuk menghindari adanya aksi gangguan keamanan di wilayah Ilaga Kompleks pascakontak tembak di Kampung Welenggaru dan Kampung Gugibur Kompleks, Distrik Gome Utara, Puncak," ucapnya.

Baca juga: Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com