Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Peningkatan Profesionalitas Polri Respons Laporan Warga Sangat Penting

Kompas.com - 13/08/2021, 14:25 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, peningkatan profesionalitas Polri dalam menangani laporan masyarakat sangat penting.

Selain itu, integritas anggota Polri dengan tidak tebang pilih dalam menangani kasus juga diharapkan masyarakat.

"Peningkatan profesionalitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menangani laporan masyarakat sangat penting. Selain itu, aparat yang bersih dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus benar-benar diharapkan masyarakat," kata Poengky saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Bareskrim Polri Tangkap Peretas Situs Setkab

Pernyataan Poengky ini menjawab laporan Komnas HAM yang menyebutkan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan sepanjang 2020. Total ada 758 laporan terhadap Polri.

Poengky melihat mayoritas laporan dari masyarakat terkait dengan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh kepolisian. Namun, menurutnya, jumlah laporan menurun jika dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Ia pun berpendapat, Polri telah memperbaiki sistem dalam penanganan kasus dengan memaksimalkan teknologi dan menggunakan scientific crime investigation.

Polri juga sudah memiliki Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri.

"Pentingnya pemahaman terhadap HAM dan pelaksanaannya dalam tugas sehari-hari agar pengaduan terkait kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) juga berkurang," ucapnya.

Selain itu, Poengky menilai, Polri telah memperbaiki respons terhadap pengaduan masyarakat.

Polri membuat sistem pengaduan yang memudahkan penanganannya dan pengawasannya, misalnya dengan e-Dumas yang berlaku secara nasional.

Kemudian, Poengky mengatakan, kinerja Polri terkait penanganan pandemi, penegakan hukum kasus-kasus konvesional, transnasional, dan kasus besar seperti terorisme sudah berjalan cukup baik.

Ia pun berharap perbaikan yang ada terus diperluas dan ditingkatkan. Saat ini, Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri, setiap tahun menerima lebih dari 3.000 pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri.

"Yang paling banyak dilaporkan, 90 persen, adalah kinerja reserse kriminal," kata dia.

Baca juga: Polri: Seorang Tersangka Peretas Situs Setkab Dititipkan ke Bapas Anak

Karena itu, Kompolnas bersama-sama dengan pengawas internal Polri berupaya untuk secepat mungkin memproses pengaduan masyarakat agar keluhan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh reskrim dapat diselesaikan secara cepat.

Sedangkan untuk keluhan excessive use of force, Kompolnas mendesak agar Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang HAM dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Dan bagi anggota yang bertugas di lapangan agar dilengkapi body camera untuk pengawasan, serta untuk interogasi dan ruang tahanan dipasangi CCTV, video camera, dan pengawasan ketat atasan," ujar Poengky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com