Kompolnas: Peningkatan Profesionalitas Polri Respons Laporan Warga Sangat Penting

Selain itu, integritas anggota Polri dengan tidak tebang pilih dalam menangani kasus juga diharapkan masyarakat.

"Peningkatan profesionalitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menangani laporan masyarakat sangat penting. Selain itu, aparat yang bersih dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus benar-benar diharapkan masyarakat," kata Poengky saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).

Pernyataan Poengky ini menjawab laporan Komnas HAM yang menyebutkan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan sepanjang 2020. Total ada 758 laporan terhadap Polri.

Poengky melihat mayoritas laporan dari masyarakat terkait dengan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh kepolisian. Namun, menurutnya, jumlah laporan menurun jika dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Ia pun berpendapat, Polri telah memperbaiki sistem dalam penanganan kasus dengan memaksimalkan teknologi dan menggunakan scientific crime investigation.

Polri juga sudah memiliki Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri.

"Pentingnya pemahaman terhadap HAM dan pelaksanaannya dalam tugas sehari-hari agar pengaduan terkait kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) juga berkurang," ucapnya.

Selain itu, Poengky menilai, Polri telah memperbaiki respons terhadap pengaduan masyarakat.

Polri membuat sistem pengaduan yang memudahkan penanganannya dan pengawasannya, misalnya dengan e-Dumas yang berlaku secara nasional.

Kemudian, Poengky mengatakan, kinerja Polri terkait penanganan pandemi, penegakan hukum kasus-kasus konvesional, transnasional, dan kasus besar seperti terorisme sudah berjalan cukup baik.

Ia pun berharap perbaikan yang ada terus diperluas dan ditingkatkan. Saat ini, Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri, setiap tahun menerima lebih dari 3.000 pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri.

"Yang paling banyak dilaporkan, 90 persen, adalah kinerja reserse kriminal," kata dia.

Karena itu, Kompolnas bersama-sama dengan pengawas internal Polri berupaya untuk secepat mungkin memproses pengaduan masyarakat agar keluhan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh reskrim dapat diselesaikan secara cepat.

Sedangkan untuk keluhan excessive use of force, Kompolnas mendesak agar Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang HAM dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Dan bagi anggota yang bertugas di lapangan agar dilengkapi body camera untuk pengawasan, serta untuk interogasi dan ruang tahanan dipasangi CCTV, video camera, dan pengawasan ketat atasan," ujar Poengky.