Tak Kunjung Proses Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin, MKD DPR Dinilai Tak Berguna

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Albert Purwa menyoroti sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang hingga saat ini belum memproses dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"MKD sampai akhir Masa Sidang V ini belum juga berani memproses Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang ditengarai melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan kasus (dugaan) suap wali kota Tanjungbalai kepada penyidik KPK," kata Albert dalam acara rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V Tahun 2020-2021, Kamis (12/8/2021).

"Dengan demikian, sekali lagi MKD ini tampak semakin tidak berguna dan keberadaannya mesti ditinjau kembali," ujar Albert melanjutkan.

Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus mengingatkan, MKD sebelumnya sempat berjanji untuk memproses dugaan pelanggaran etik Azis pada Masa Sidang V DPR.

Namun, hingga masa sidang itu berakhir, kelanjutan proses etik yang dilakukan oleh MKD terhadap politikus Partai Golkar itu tidak terdengar.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

"Saya kira dengan fakta itu sulit untuk kemudian mengelak dugaan bahwa MKD ini, alih-alih sebagai lembaga penegak kode etik anggota DPR, dia justru lebih berfungsi sebagai pelindung perilaku tidak etik anggota DPR," ujar Lucius.

Diberitakan sebelumnya, MKD DPR menunda penanganan aduan pelanggaran etik terhadap Azis ke masa sidang berikutnya yang akan dimulai pada pertengahan Agustus 2021.

Pada Rabu (7/7/2021), Wakil Ketua MKD Trimedya Panjaitan menyebut proses atas laporan terhadap Azis sulit dilakukan saat ini karena ada penerapan PPKM darurat dan ada empat orang di sekretariat MKD yang terpapar Covid-19.

Kendati demikian, politikus PDI-P itu memastikan MKD akan langsung memproses laporan terkait Azis setelah memasuki masa sidang pertama 2021-2022.

"Kami berkomitmen kasusnya akan tetap kami periksa nanti. Karena, kan, setiap laporan itu harus kami periksa dan kami berikan keputusan, apa pun putusannya, apakah di-drop, diberikan peringatan tertulis (terhadap Azis), peringatan sedang, ataupun sampai peringatan berat,” ujar dia, dikutip dari Kompas.id.