Mendes Ingatkan Pentingnya Pemutakhiran Data dalam Pembangunan Desa

Kompas.com - 12/08/2021, 13:55 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar. DOK. Humas Kemendesa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan pentingnya rencana pembangunan desa yang berdasarkan pada data dan fakta di lapangan.

Dengan demikian, dana desa dari pemerintah pusat dapat digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

"Tentu, yang dimaksud penurunan kemiskinan itu harus melihat siapa sasarannya, berapa jumlah orangnya, mana yang sudah mendapatkan jaring pengaman sosial dari kementerian sosial. Siapa yang sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan siapa yang belum mendapatkan sama sekali," kata Abdul dalam webinar Mengembangkan Puskesos-SLRT Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Dipercepat, Ini Kriteria Penerimanya

Abdul mengatakan, kementeriannya tengah memberikan ruang terkait pemutakhiran data desa.

Ia berharap ke depannya upaya pengentasan kemiskinan di desa berdasarkan pada pemutakhiran data berbasis mikro.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, seluruh program di desa benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Abdul mengungkapkan, ketika awal dana desa digelontorkan, rencana kerja pembangunan pemerintah desa justru didasarkan pada keinginan elite, bukan keinginan masyarakat.

"Kita berharap, mulai 2021 untuk rencana kerja pemerintah desa 2022 sudah betul-betul berbasis pada masalah, berbasis kepada problematika yang dihadapi warga masyarakat, bukan berbasis pada keinginan elite-elite desa," ucapnya.

Baca juga: Mendes Minta Pemda Cairkan BLT Dana Desa Langsung Tiga Bulan

Abdul mencontohkan persoalan masyarakat desa yang sulit mendapatkan bantuan sosial karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ia mengatakan, pendataan terhadap warga yang belum memiliki KTP sudah menjadi dasar untuk pembagian penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Pendataan itu, kata dia, berbasis di tingkat RT dan dilakukan oleh relawan Covid-19 yang juga berasal dari RT tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah desa tidak melupakan pendataan terhadap warga yang belum atau tidak memiliki KTP.

"Nah, di sinilah peran desa, harus betul-betul menyelesaikan masalah ini dengan betul-betul kita minta mendata, bukan hanya warga yang ber-KTP tetapi warga yang belum ber-KTP pun harus didata," kata Abdul.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.