Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] 10 Provinsi dengan Kasus Aktif Covid-19 Terbanyak | Brigjen Tri Budi Utomo Resmi Jadi Danpaspampres

Kompas.com - 11/08/2021, 10:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penularan Covid-19 di Indonesia masih terus berlangsung. Kini penularan yang masif tak hanya terjadi di Pulau Jawa dan Bali, tetapi juga mulai terjadi di daerah lainnya.

Hal itu terlihat dari jumlah kasus aktif terbanyak yang tak hanya dimiliki provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan juga telah mencatatkan peningkatan kasus aktif Covid-19 secara masif.

Artikel yang berisikan 10 provinsi dengan kasus aktif Covi-19 terbanyak pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu, kabar tentang pelantikan Brigjen Tri Budi Utomo sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) juga menarik minat para pembaca Kompas.com.

Artikel tersebut pun masuk dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. 10 Provinsi dengan Kasus Aktif Covid-19 Terbanyak

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia melaporkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebanyak 437.055 per 10 Agustus 2021.

Jumlah ini berkurang 11.453 dibandingkan pada Senin (9/8/2021). Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Jumlah tersebut didapat dengan mengurangi total kasus positif Covid-19 dengan angka kesembuhan dan kematian.

Selengkapnya baca juga: Ini 10 Provinsi dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, DKI Jakarta Tidak Termasuk

2. Brigjen Tri Budi Utomo Resmi Jadi Danpaspampres

Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus, Brigjen TNI Tri Budi Utomo, resmi menjadi Komandan Paspampres menggantikan Mayjen TNI Agus Subiyanto.

Budi resmi memimpin satuan tersebut setelah menjalani serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (10/8/2021).

"(Sertijab tersebut) berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/684/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021," ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto dalam keterangan tertulis, Selasa.

Selengkapnya baca juga: Dilantik Panglima TNI, Brigjen Tri Budi Utomo Resmi Jadi Danpaspampres

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com