Anggota DPR Nilai PPKM Mingguan Bikin Bingung Publik, Pemerintah Diminta Bikin Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritik sikap pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mingguan yang diperpanjang setiap pekan.

Menurut Netty, pemerintah semestinya berani memetakan target waktu pengendalian pandemi Covid-19 hingga situasi membaik, tidak membuat masyarakat bingung dengan kebijakan PPKM mingguan.

"Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Wali Kota Tangsel Pesimistis PPKM di Wilayahnya Turun dari Level 4

Ia mengatakan, pemerintah semestinya mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk memastikan kapan situasi membaik hingga memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.

Jika tidak, kata Netty, masyarakat malah abai dan tidak peduli dengan perpanjangan PPKM.

"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah maka dalam waktu tiga bulan ke depan, misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan," ujar dia.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu pun berpendapat, PPKM Level 3-4 yang dilaksanakan dalam beberapa pekan terakhir belum optimal.

"Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," kata Netty.

Baca juga: PPKM Level 4, Tidak Ada Tradisi Malam 1 Suro di Gunung Tidar Magelang

Seperti diketahui, Senin (9/8/2021) hari ini menjadi hari terakhir PPKM level 4 setelah diperpanjang untuk ketiga kalinya pad 3 Agustus 2021.

Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Tiga kali perpanjangan ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah pada 3-20 Juli 2021.