Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Kirim Obat bagi Warga yang Isoman

Kompas.com - 08/08/2021, 15:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya untuk mengirimkan paket obat-obatan bagi warga yang tengah isolasi mandiri (isoman).

"Saya perintahkan kepada danrem dan dandim, agar memberikan paket obat kepada para pasien Covid-19 yang sedang melaksanakan isoman dan pantau terus kondisi kesehatan mereka setiap saat," ujar Hadi saat memimpin rapat penanganan Covid-19 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (8/8/2021).

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bantul, hingga kini terdapat 45.627 orang yang positif Covid-19.

Baca juga: Panglima TNI Imbau Warga Terpapar Covid-19 Jalani Perawatan di Tempat Isolasi Terpusat

Sementara itu, kasus aktif sebanyak 12.846 dan positive rate mencapai 34,5 persen dengan angka kesembuhan 70 persen.

Terkait hal itu, Hadi meminta seluruh jajaran harus bekerja sama dan bekerja keras untuk menekan angka Kasus Covid-19.

"Bapak Bupati dan Bapak Kadinkes melihat kasus di atas kita harus menjaga kesehatan dan jangan sampai sakit, karena Bapak Bupati adalah panglima perang dan wakil panglima perang melawan Covid yang ada di daerah Bantul," kata dia. 

Hadi menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, saat ini harus fokus untuk menurunkan indeks mobilitas masyarakat.

Kemudian, memasifkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T).

Baca juga: Panglima TNI Minta Petugas Tracer Langsung Identifikasi Bila Temukan Kontak Erat Pertama Covid-19

Selanjutnya, penyiapan sarana isolasi terpusat di wilayah agar para perkembangan kesehatan pasien terkonfirmasi dapat dipantau.

"Tiga langkah tersebut harus segera dilaksanakan dan percepat vaksinasi guna membentuk herd immunity bagi masyarakat Bantul," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com