Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Petugas Kerja Keras Bantu Pemda Tanggulangi Covid-19

Kompas.com - 08/08/2021, 08:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta petugas TNI dan Polri bekerja keras membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19.

Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan Covid-19 bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mapolda Sulawesi Selatan, Sabtu (7/8/2021).

"Ingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian virus itu tidak pernah libur, oleh sebab itu seluruh jajaran TNI-Polri saya minta harus kerja keras untuk membantu pemerintah daerah melindungi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Hadi, Sabtu.

Baca juga: Latihan Gabungan Garuda Shield TNI AD-US Army Dipertanyakan

Hadi mengatakan penanganan Covid-19 di Sulawesi Selatan tetap memerlukan dukungan sinergitas TNI-Polri, pemerintah daerah, dan segenap komponen masyarakat.

"Adapun hasilnya agar kita bersama menurunkan mobilitas masyarakat, melaksanakan tracing secara masif dan melaksanakan isoter (isolasi terpusat) terhadap pasien yang bergejala dan tidak bergejala," kata Hadi.

Di samping itu, Hadi menekankan petugas di lapangan harus dapat memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat, secara humanis harus mampu menjelaskan ke masyarakat.

Sejalan dengan itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu meminta petugas di lapangan untuk mengampanyekan kepada masyarakat mengenai disiplin protokol kesehatan.

"Gelorakan disiplin protokol kesehatan, jadikan disiplin 3M sebagai kebiasaan baru. Isoman juga harus dijadikan kebiasaan baru, jika badan terasa tidak enak harus segera melapor ke petugas kesehatan setempat," terang Hadi.

Baca juga: Jokowi Instrusikasin Vaksin Covid-19 Langsung Disuntikan ke Masyarakat, Jangan Distok di Dinkes, RS, atau Puskemas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com