Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Pengecatan Saat Pandemi, Arteria Pertanyakan Saat Pesawat Kepresidenan Berwarna Biru

Kompas.com - 04/08/2021, 18:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Arteria Dahlan membalas kritik yang diberikan Partai Demokrat mengenai pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi merah putih.

Menurut Arteria, kritik Partai Demokrat seperti menjadi tanda sulitnya melepaskan diri dari sindrom pasca-kekuasaan atau post power syndrome.

Dia pun menyinggung soal warna pesawat kepresidenan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyebutnya sebagai post colour syndrome.

"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan 'post colour syndrome' yang merupakan pelesetan dari post power syndrome atau sindrom pasca-kekuasaan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang," kata Arteria dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Anggota Komisi III DPR itu berpandangan, tidak ada yang salah dari pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih.

Arteria justru menilai bahwa persoalan seharusnya muncul ketika era SBY yang memesan pesawat berwarna biru, yang selama ini dikenal sebagai warna Partai Demokrat.

"Kalau mau kita jujur dan hadirkan perdebatan yang harusnya dipermasalahkan itu dulu zamannya Pak SBY. Kok pesannya warna biru? Padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih," kata dia.

Arteria kemudian kembali menyampaikan alasan yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari biru menjadi warna bendera bangsa Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Ia mengatakan, pekerjaan tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak 2019.

Pengecatan itu pula, tambah dia, merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.

"Seperti sudah disampaikan oleh Sekretariat Negara, Pak Pratik, yang saya kenal seorang negarawan dan ndak main-main politik, pekerjaan ini sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2019," tutur Arteria.

Arteria melanjutkan, terkait anggaran, sudah ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat.

Baca juga: Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo beserta rombongan dalam kunjungan meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.SETPRES/AGUS SUPARTO Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo beserta rombongan dalam kunjungan meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
Menurut dia, anggaran pengecatan justru sudah dibahas dan disepakati di DPR pada 2019.

"Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikit pun kala itu," ucap dia.

Namun, pemerintahan SBY sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pesawat kepresidenan tidak dipesan berwarna biru.

Pada 10 April 2014, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan bahwa warna biru pada pesawat kepresidenan RI yang dibuat Boeing bukan pesanan SBY.

"Mengenai warna, saya kira bukan presiden yang menentukan," kata Mensekneg Sudi Silalahi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Baca juga: Sudi: Bukan SBY yang Tentukan Warna Pesawat


Ia membeberkan alasan warna biru digunakan karena demi keselamatan penerbangan. Warna biru itu, kata dia, sebagai bentuk penyamaran dari ancaman,

Karena alasan keamanan, kata dia, maka pesawat itu diberikan warna biru, yang tidak dimiliki pesawat penerbangan komersil lainnya.

Belakangan ini, publik memang menyoroti sikap pemerintah yang melakukan pengecatan terhadap pesawat kepresidenan di tengah pandemi.

Pengecatan tersebut pun dikritik sejumlah pihak, salah satunya dari Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Baca juga: Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

Herzaky mempertanyakan prioritas pemerintah yang mengecat ulang pesawat kepresidenan Indonesia 1 itu.

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com