Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Kompas.com - 03/08/2021, 19:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrat Tomi Satryatomo menilai, masyarakat ingin melihat sosok muda memimpin pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkannya menanggapi survei Indostrategic yang menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 6,4 persen. Dari survei tersebut, elektabilitas AHY diketahui lebih rendah dibandingkan sejumlah tokoh lainnya.

"Memang ada aspirasi yang cukup besar dan makin besar akan munculnya pemimpin muda yang bisa diharapkan, yang bisa dibanggakan di dalam maupun di luar negeri, yang punya kapasitas dan kapabilitas, jadi Mas AHY merepresentasikan keinginan itu" kata Tomi dalam acara rilis survei, Selasa (3/8/2021).

Menurut Tomi, mayoritas pemilih pada Pilpres 2024 mendatang adalah pemilih muda. Hal ini, dinilainya, menjadi keuntungan bagi AHY untuk dapat berkeliling Indonesia dan bertemu masyarakat dari berbagai daerah.

Baca juga: Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

"Itu competitive advantage tersendiri bagi dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik nasional yang lain, yang mungkin juga agak terhalang karena faktor usia," kata Tomi.

Selain faktor usia, Tomi menyebut AHY juga memiliki keuntungan karena tidak mengemban jabatan publik. Sehingga AHY dapat bebas bermanuver dan berbicara soal apapun dengan leluasa.

"Tanpa tersekat-sekat justru oleh jabatan publik yang membatasi tokoh-tokoh masional lain untuk menyampaikan pendapat," ujar dia.

Tomi menambahkan, soliditas internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang berpengaruh pada elektabilitas AHY.

Soliditas internal Demokrat, kata Tomi, terbukti dengan tidak adanya ketua DPD dan DPC Partai Demokrat yang meninggalkan AHY saat Demokrat diterpa isu kudeta.

"Ketum AHY sendiri menunjukkan kepemimpinan yang elegan, terukur dan tegas untuk membawa partainya keluar dari prahara," kata Tomi.

Baca juga: Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

Untuk diketahui, AHY menduduki peringkat keenam dalam survei elektabilitas yang dilakukan Indostrategic. Posisi AHY masih di bawah Prabowo Subianto (17,5 persen), Anies Baswedan (17 persen), Ganjar Pranowo (8,1 persen), Ridwan Kamil (7 persen), dan Sandiaga Uno (6,8 persen).

Bila dilihat dari usia responden, kelompok Generasi Z atau mereka yang berusia 17-24 tahun mayoritas justru memilih Anies Baswedan (24,8 persen). Demikian halnya kelompok Generasi Milenial yang berusia 25-40 tahun (18,8 persen).

Pada kedua kelompok usia tersebut, pemilih AHY hanya 6,6 persen untuk Generasi Z dan 5,1 persen untuk Generasi Milenial.

Adapun elektabilitas Partai Demokrat berada di urutan tiga dengan angka 8,9 persen, di bawah PDI-P (18,5 persen) dan Partai Gerindra (11,5 persen).

Survei ini dilaksanakan pada 23 Maret-1 Juni 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 2.400 responden di 34 provinsi.

Baca juga: Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

Metode penarikan sampel dilakukan melalui multi-stage random sampling dengna tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat margin of error 2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com