Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Kompas.com - 03/08/2021, 10:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak berorientasi menduduki jabatan struktural.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Pelantikan Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXVIII Tahun 2021 yang digelar secara luring dan daring, Selasa (3/8/2021).

"Tunjukan moralitas dan jiwa yang berdedikasi tinggi serta jangan berorientasi untuk menduduki jabatan struktural, karena pemerintah saat ini lebih mengembangkan jabatan fungsional," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Paling Diminati 2021, Ini Syarat Daftar

Ma'ruf mengatakan, para pamong praja muda harus mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang adaptif, inovatif, kreatif, produktif, dan kompetitif.

Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu upaya pemerintah menekan aparatur sipil negara (ASN) pada jabatan fungsional adalah dengan melakukan reformasi birokrasi.

Ma'ruf mengatakan, jabatan fungsional akan lebih mengutamakan keahlian seiring dengan prioritas penyederhanaan birokrasi.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta para pamong praja yang sudah mulai melakukan penugasan dan pengabdian kepada bangsa dan negara tidak terjebak pada kondisi rutinitas di tempat kerja.

"Saya minta para pamong praja muda dapat mewujudkan integritas yang tinggi, kejujuran, moralitas dan etika birokrasi serta tidak terjebak pada kondisi rutinitas di tempat saudara bekerja," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Minta Lulusan IPDN Lebih Inovatif dalam Bekerja

Ma'ruf menekankan, para lulusan IPDN tersebut juga dituntut harus selalu berupaya mengembangkan ide dan gagasan baru.

Terutama untuk melakukan perubahan dan mewujudkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dengan mendepankan kecepatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian harus cepat beradaptasi, mampu berinovasi dan berkreasi agar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan serta percepatan pelaksanaan tugas yang mengedepankan produktivitas kerja.

"Terus tingkatkan kemampuan dan pengembangan kapasitas diri, jangan pernah berpuas diri karena tantangan dan tuntutan di era global ini sangat berat, apalagi dalam upaya pemulihan ekonomi selama dan pasca Covid-19," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Lulusan IPDN Jadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi

"Untuk itu, saudara-saudara harus memahami tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, pola pikir, dan budaya kerja di lingkungan tempat saudara ditugaskan," ucap Ma'ruf.

Adapun dalam pelantikan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan, terdapat 1.529 orang lulusan IPDN Angkatan XXVIII Tahun 2021 yang dilantik.

Jumlah tersebut terdiri atas 148 orang lulusan Program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dan 1.381 orang lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP).

"Calon pamong praja muda ini berasal dari kabupaten, kota, dan provinsi seluruh wilayah Indonesia yang telah kami wisuda pada Sabtu, 31 Juli 2021 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat," kata Tito dalam laporannya.

Baca juga: Mendagri: Lulusan IPDN Unsur Penting dalam Memperkuat Pemerintahan

Adapun pelantikan lulusan IPDN tersebut dilaksanakan di dua tempat, yakni di Istana Wakil Presiden diikuti oleh 6 orang dan di Kampus IPDN Jatinangor diikuti 1.523 orang.

"Calon pamong praja muda ini setelah dilantik Bapak Wakil Presiden pada hari ini akan memulai penugasan pengabdian kepada bangsa dan pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia." ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com