Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 agar tak mengabaikan protokol kesehatan.

Sebab, berdasarkan pengamatannya, penyelenggaraan vaksinasi kerap menimbulkan kerumunan dan berpotensi terjadinya penularan virus corona.

"Pemerintah harus memastikan SOP penyelenggaraan vaksinasi berjalan dengan baik. Jangan karena mengejar target suntikan, kemudian mengabaikan prokes," kata Netty dalam keterangannya, Senin (2/8/2021).

Baca juga: PGC Dibuka Lagi, Pengunjung Harus Tunjukkan Bukti Vaksinasi Covid-19

Netty mengatakan, pelayanan vaksinasi harus dilangsungkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam hal tersebut, harus diperhatikan bahwa para vaksinator menggunakan alat pelindung diri (APD) standar, sedangkan panitia serta calon penerima vaksin wajib menjalankan protokol kesehatan 3M.

"Vaksinasi adalah upaya membentuk kekebalan komunitas. Tentunya kita tidak ingin kegiatan ini justru menjadi klaster penularan Covid-19 karena longgarnya prokes," tegasnya.

Di sisi lain, Netty mengaku tengah membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Caranya dengan menggelar vaksinasi gratis di daerah pemilihan (dapil) nya yaitu Jawa Barat.

Netty mengaku bekerja sama dengan Persatuan Umat Islam (PUI) dan PT Migas Hulu Jabar (MHJ) untuk menggelar vaksinasi gratis tersebut.

"Layanan vaksinasi bagi masyarakat ini merupakan upaya membantu pemerintah mengakselerasi program vaksinasi. Harapannya, misi herd immunity segera tercapai," ungkapnya.

Politisi PKS itu mengatakan, kegiatan vaksinasi digelar selama tiga hari pada Jumat (30/7/2021), Senin (2/8/2021), dan Rabu (4/8/2021) di Edelweis Hospital, Bandung.

Setelah itu, tambah Netty, kegiatan akan dilanjutkan di Depok, Bogor, Bekasi dan beberapa daerah lainnya.

Dia berharap, penyelenggaraan vaksinasi tersebut dapat membantu realisasi vaksinasi 5 juta dosis per hari sebagaimana target pemerintah.

"Janji pemerintah melakukan lima juta dosis per hari akan cepat tercapai jika menggandeng banyak elemen masyarakat. Pemerintah punya vaksin, namun ada kendala keterbatasan vaksinator dan kemampuan mobilisasi warga. Ini dapat diatasi melalui kolaborasi," terangnya.

Baca juga: Tarik Minat Warga, Peserta Vaksinasi di Kamal Muara Dapat 5 Kg Beras

Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi komprehensif terkait capaian vaksinasi nasional.

Ia meminta pemerintah agar menggandeng elemen masyarakat dalam percepatan vaksinasi. Dalam hal ini, Netty juga meminta pemerintah untuk menyingkirkan persoalan koalisi maupun oposisi.

"Lakukan evaluasi menyeluruh dan temukan faktor penyebabnya. Jangan ragu menggandeng elemen masyarakat. Singkirkan dulu soal koalisi atau oposisi. Fokus utama adalah memperjuangkan keselamatan rakyat," tutur Netty.