Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Kompas.com - 02/08/2021, 17:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat.

Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

"Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus di akselerasi vaksinasinya," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

"Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu, karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 55,9 Persen

Di samping itu, Budi menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan paling berisiko tinggi terpapar Covid-19 karena setiap hari harus melayani pasien.

Oleh karena itu, Budi meminta pengertian masyarakat. "Memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22 persen dari total vaksin yang kita butuhkan ya, tetapi mulai bulan Agustus sampai Desember itu akan datang lebih dari 300 juta dosis vaksin," ujar Budi. 

"Itu adalah saatnya kita bekerja keras bersama-sama untuk melakukan vaksinasi ini dan vaksinasi ini adalah cara pengabdian kita kepada masyarakat. Tidak usah merasa bahwa harus saya duluan, harus saya yang dapat panggungnya, ini demi kepentingan saya, tidak. Ini adalah saatnya kita memberikan sebanyak-banyaknya ke masyarakat," kata dia. 

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

Baca juga: 4 Agustus 2021, Pemkot Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Baru 68 juta-70 juta warga yang mendapatkan vaksin.

"Secara etika masih banyak rakyat Indonesia belum dapat vaksin. Ada 140 juta yang belum mendapatkan dosis pertama," kata dia. 

"Karena (yang) baru mendapatkan (vaksin) itu sekitar 68 juta atau 70 juta. Masih ada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses vaksin pertama," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com