[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Kompas.com - 29/07/2021, 10:23 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau langsung kesiapan tenaga tracer kontak erat Covid-19 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/7/2021). Puspen Mabes TNIPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau langsung kesiapan tenaga tracer kontak erat Covid-19 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarahan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto atas peristiwa kekerasan terhadap warga Papua yang dilakukan oleh prajurit TNI meramaikan pemberitaan di desk nasional Kompas.com.

Warga Papua itu diinjak kepalanya oleh prajurit TNI yang merupakan anggota Satpom Lanud Dimara Merauke, Papua.

Hadi meluapkan kemarahannya dengan menitahkan agar perwira yang bertanggung jawab atas prajuritnya yakni Dansatpom Lanud Dimara segera dicopot.

Artikel yang berisikan marahnya Hadi atas kejadian tersebut pun menjadi berita yang paling banyak dibaca di desk nasional Kompas.com.

Artikel yang berisikan kemarahan Hadi agar Dansatpom Lanud Dimara diganti pun mnejadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

1. Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud Johanes Abraham Dimara dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) setempat dicopot malam ini, Rabu (28/7/2021).

Adapun rencana pencopotan ini merupakan buntut kekerasan dua anggota Satpom AU Lanud Johanes Abraham Dimara terhadap Steven, warga berkebutuhan khusus di Merauke, Papua, Senin (26/7/2021).

"Jadi saya minta malam ini langsung serah terimakan. Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu," ujar Hadi dalam keterangannya, Rabu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.