KILAS

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Kompas.com - 28/07/2021, 19:35 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bansos beras di Kampung Bugisan, Jalan Rajawali, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Selasa, (27/7/2021).
Dok. Febri - Renjana PicturesMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bansos beras di Kampung Bugisan, Jalan Rajawali, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Selasa, (27/7/2021).

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, terdapat ketidaksesuaian bantuan sosial (bansos) antara jumlah yang mestinya disalurkan dengan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Pekalongan.

"Ada masalah di bantuan sembako. Hal ini terjadi di beberapa daerah, ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya diterima Rp 200.000 dengan barang yang mereka dapat," ucapnya.

Dia mengatakan itu saat memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bansos beras di Kampung Bugisan, Jalan Rajawali, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Selasa, (27/7/2021).

Pada kesempatan ini, Risma mengecek penyaluran BST senilai Rp 600.000 (Mei-Juni) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bansos beras 10 kilogram (kg) yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Politisi PDIP tersebut memaparkan, per paket bantuan harusnya bernilai Rp200.000. Namun, setelah dilakukan penghitungan dari barang yang diterima, harganya tidak sesuai.

Baca juga: Sidak Penerima Bansos, Mensos Risma Terima Aduan Pungli Rp 50.000 di Tangerang

"Penerima manfaat tidak tahu dia menerima berapa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menambahkan, saat bertanya kepada para penerima bantuan, terutama yang sudah tua, mereka mengatakan tidak tahu berapa nilainya. Mereka hanya tahu menerima beras, tapi tidak tahu nilainya.

Tidak ingin tinggal diam, mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku akan menindaklanjuti temuan tersebut.

"Saya di sini dengan beberapa tim termasuk, dari Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), akan mendalami hal ini," terangnya yang juga bertemu langsung dengan para KPM.

Lebih lanjut, Risma mengatakan, ke depan KPM bisa membelanjakan uang bansos di mana saja, tidak terbatas di e-Warong seperti yang telah berjalan selama ini.

Baca juga: 976 Warga Kelurahan Semper Timur Sudah Terima Bansos Tunai Kemensos

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum Tercapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.