Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, terdapat ketidaksesuaian bantuan sosial (bansos) antara jumlah yang mestinya disalurkan dengan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Pekalongan.

"Ada masalah di bantuan sembako. Hal ini terjadi di beberapa daerah, ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya diterima Rp 200.000 dengan barang yang mereka dapat," ucapnya.

Dia mengatakan itu saat memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bansos beras di Kampung Bugisan, Jalan Rajawali, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Selasa, (27/7/2021).

Pada kesempatan ini, Risma mengecek penyaluran BST senilai Rp 600.000 (Mei-Juni) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bansos beras 10 kilogram (kg) yang disalurkan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Politisi PDIP tersebut memaparkan, per paket bantuan harusnya bernilai Rp200.000. Namun, setelah dilakukan penghitungan dari barang yang diterima, harganya tidak sesuai.

"Penerima manfaat tidak tahu dia menerima berapa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia menambahkan, saat bertanya kepada para penerima bantuan, terutama yang sudah tua, mereka mengatakan tidak tahu berapa nilainya. Mereka hanya tahu menerima beras, tapi tidak tahu nilainya.

Tidak ingin tinggal diam, mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku akan menindaklanjuti temuan tersebut.

"Saya di sini dengan beberapa tim termasuk, dari Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), akan mendalami hal ini," terangnya yang juga bertemu langsung dengan para KPM.

Lebih lanjut, Risma mengatakan, ke depan KPM bisa membelanjakan uang bansos di mana saja, tidak terbatas di e-Warong seperti yang telah berjalan selama ini.

“Nanti ke depan kami tidak akan gunakan yang seperti ini lagi. KPM bisa berbelanja di mana saja, bisa memilih kebutuhannya apa saja. Kami sedang siapkan alat untuk mendukung itu,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat bantuan dari Bank Indonesia untuk menggunakan alat yang bisa digunakan KPM belanja di mana saja. Adapun untuk pengawasannya akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait penyaluran BST yang dibantu PT Pos Indonesia, Risma menyebutkan, program ini berjalan lancar.

"Laporannya di berbagai daerah cukup bagus. Bahkan, penyaluran BST di luar Jawa sudah 80 persen," kata dia.

Seperti diketahui, program BST sempat dihentikan pada April karena jumlah kasus positif Covid-19 diprediksi turun.

Namun, keadaan justru terjadi sebaliknya. Kasus positif Covid-19 melesat naik dan pemerintah diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Melihat kondisi tersebut, pemerintah memutuskan menambah BST dua bulan (Mei-Juni), ditambah beras 10 kg. Begitu juga penerima PKH dan BPNT mendapat beras 10 kg," jelas Risma.

Pada kesempatan tersebut, salah satu KPM di Pekalongan Muchamad Zamburi mengaku bersyukur dengan BST senilai Rp 600.000 dan beras 10 kg karena membantu meringankan beban ekonomi mereka.

"Bantuan ini untuk membeli kebutuhan pokok, kalau ada sisa mau untuk modal berjualan bakso. Terima kasih kepada Bapak Jokowi, Mensos Ibu Risma, dan Kantor Pos. Bantuan ini sangat membantu keluarga saya," katanya.