Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Kompas.com - 27/07/2021, 16:19 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, penanganan pandemi seharusnya dikoordinasikan langsung oleh badan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Umam menilai harus ada kepemimpinan yang jelas dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19.

“Makanya leadership in crisis itu harus ditunjukkan Presiden. Jangan dilempar tanggung jawab ya ke menko siapa, ke menko siapa,” ujar Umam dalam diskusi virtual, Selasa (27/7/2021).

Ia mendorong Jokowi turun langsung membawahi proses penanganan pandemi.

Umam berpandangan, adanya tingkatan-tingkatan dalam proses penanganan Covid-19 justru akan semakin membuat masyarakat bingung.

“Sebaiknya presiden turun langsung, handle langsung, bentuk lembaga yang memang berada di bawah presiden langsung, tanpa kemudian menciptakan layer-layer yang sekiranya menciptakan kebingungan publik,” lanjut dia.

Baca juga: Anies Minta Polisi Pajang Foto Penjahat Kemanusiaan Saat Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Umam juga meminta pemerintah benar-benar memberikan perhatian terkait vaksinasi Covid-19.

Ia menyampaikan, jangan sampai masyarakat Indonesia menjalankan protokol tawakal selama pandemi.

Menurut dia, protokol tawakal adalah proses herd immunity saat pandemi di mana proses vaksinasi berjalan dengan efikasi dan proses kecepatan yang terbatas.

Namun di saat yang sama masyarakat yang belum divaksinasi berpotensi besar terpapar virus, sehingga bagi yang tidak bisa bertahan karena tidak tertangani dengan baik akan menjadi korban pandemi.

“Bersandar pada Tuhan, tentu tidak ada salah. Tapi dalam konteks kebijakan itu bersandarnya itu jangan sampai didasarkan pada ketidakpastian situasi akibat kebijakan publik yang tidak tepat,” ucap dia.

Umam juga mengimbau pemerintah meneladani aspek kepemimpinan dalam penanganan pandemi di sejumlah negara, seperti Selandia Baru dan Jerman.

Baca juga: Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Menurut Umam, penanganan pandemi di kedua negara itu dipimpin langsung oleh kepala negara.

“Jangan dibuat layer yang kemudian menciptakan layer-layer yang saya pikir tidak produktif secara otoritas kewenangan kelembagaan itu,” kata dia.

“Sehingga kemudian seolah-olah ingin melindungi presiden, misalnya gitu ya, dalam konteks pengambilan keputusan publik yang sifatnya harus cepat dan butuh otoritas yang besar,” sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com