Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Kompas.com - 26/07/2021, 18:32 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan sejumlah langkahh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencegah terjadinya korupsi penyaluran dana bansos Covid-19.

Dalam keterangannya yang dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden (Senin/26/7/2021) Risma menyebut cara yang pertama adalah memadukan data.

"Jadi kami kami perbaiki kualitas data kami agar lebih akuntabel. Yakni pertama, kami sinkronkan seluruh data di Kemensos, kemudian kita memadankan dengan data kependudukan," terang Risma.

Baca juga: Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

"Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita tidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya," sambungnya.

Cara kedua, lanjut Risma, adalah mengubah mekanisme penyaluran bantuan yang bersifat tunai dengan langsung mengirimkan pada rekening penerima.

"Mulai Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang. Transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Risma mengatakan cara yang ketiga diterapkan terkait dengan penyaluran bantuan beras. Penyaluran bantuan itu dilakukan oleh Bulog langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Cara terakhir, Risma menjelaskan, pembuatan software yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech dan berbagai perusahaan e-commerce.

Kerja sama ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan tidak hanya bisa membelanjakan bantuannya di aplikasi E-warong.

"Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di E-warong tapi bisa dimana saja menggunakan fitur itu," imbuh dia.

Baca juga: Kisah Para Badut Bertahan Hidup di Tengah Pandemi, Bansos Tak Dapat, Penghasilan Tidak Ada

Risma mengungkapkan, rencananya software itu akan diluncurkan pada 17 Agustus nanti.

Diberitakan sebelumnya, menyusul berlanjutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartano mengatakan bahwa pemerintah akan menambah bantuan sosial kartu sembako murah Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga.

Bantuan sembako itu akan diberikan pemerintah selama 2 bulan. Selain itu pemerintah juga akan mengeluarkan kartu sembako PPKM dengan nominal Rp 200 ribu per bulan selama kurun waktu 6 bulan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.