Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan sejumlah langkahh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencegah terjadinya korupsi penyaluran dana bansos Covid-19.

Dalam keterangannya yang dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden (Senin/26/7/2021) Risma menyebut cara yang pertama adalah memadukan data.

"Jadi kami kami perbaiki kualitas data kami agar lebih akuntabel. Yakni pertama, kami sinkronkan seluruh data di Kemensos, kemudian kita memadankan dengan data kependudukan," terang Risma.

Baca juga: Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

"Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita tidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya," sambungnya.

Cara kedua, lanjut Risma, adalah mengubah mekanisme penyaluran bantuan yang bersifat tunai dengan langsung mengirimkan pada rekening penerima.

"Mulai Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang. Transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," terang dia.

Risma mengatakan cara yang ketiga diterapkan terkait dengan penyaluran bantuan beras. Penyaluran bantuan itu dilakukan oleh Bulog langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Cara terakhir, Risma menjelaskan, pembuatan software yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech dan berbagai perusahaan e-commerce.

Kerja sama ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan tidak hanya bisa membelanjakan bantuannya di aplikasi E-warong.

"Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di E-warong tapi bisa dimana saja menggunakan fitur itu," imbuh dia.

Baca juga: Kisah Para Badut Bertahan Hidup di Tengah Pandemi, Bansos Tak Dapat, Penghasilan Tidak Ada

Risma mengungkapkan, rencananya software itu akan diluncurkan pada 17 Agustus nanti.

Diberitakan sebelumnya, menyusul berlanjutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartano mengatakan bahwa pemerintah akan menambah bantuan sosial kartu sembako murah Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga.

Bantuan sembako itu akan diberikan pemerintah selama 2 bulan. Selain itu pemerintah juga akan mengeluarkan kartu sembako PPKM dengan nominal Rp 200 ribu per bulan selama kurun waktu 6 bulan.