Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah berupaya menangani pandemi Covid-19 secara terbuka dan transparan melalui analisis data serta metode ilmiah.

Dalam praktiknya, muncul perbedaan pendapat terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat

Ada pihak yang setuju, ada pula yang bertentangan dan memberikan alternatif. Sehingga, kata mahfud, pemerintah menghadapi dilema.

"Bahkan ada dilema yang sangat kita rasakan dalam menangani Covid-19 ini," kata Mahfud, saat memberikan keterangan melalui akun Youtube Kemenko Polhukam RI, Jumat (24/7/2021) malam.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kini Koruptor Bersatu untuk Melemahkan KPK

Mahfud menuturkan, dalam mempercepat penyembuhan dan pencegahan kasus, maka pembatasan kegiatan harus dilakukan dengan diiringi pelaksanaan vaksinasi.

Kendati demikian, pembatasan kegiatan yang terlalu ketat akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Jadi berbuat ini kurang tepat, berbuat ini kurang tepat, sehingga perlu dicari jalan yang sebaik-baiknya," ungkap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, pemerintah harus tetap mengambil keputusan di antara berbagai pendapat yang ada.

Mahfud menyadari, tidak semua masyarakat bisa menerima keputusan pemerintah.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah, agar menyampaikan aspirasi sesuai prosedur.

Mahfud juga mengajak semua masyarakat menjaga ketenangan dan ketertiban.

"Aspirasi resmi tertulis, melalui telepon, melalui media, dan melalui apapun yang penting semuanya ikut prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu menangani covid itu tujuannya adalah menjaga keselamatan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Beredar Seruan Aksi Gugat Jokowi, Polisi: Kalau Mau Sampaikan Pendapat, Datang ke Mapolda Metro

Belakangan, seruan aksi nasional menuntut Presiden Joko Widodo bertajuk "Jokowi End Game" beredar di aplikasi telekomuniasi, seperti Whatsapp.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang kini berubah nama jadi PPKM level 4.

Seruan aksi demo melalui pamflet itu beredar dengan narasi mengajak seluruh elemen masyarakat menolak PPKM pada Sabtu (24/7/2021). Aksi disebut akan digelar dengan berjalan dari Glodok menuju Istana Negara.