Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/07/2021, 07:18 WIB
Kristian Erdianto

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Indonesia dalam sebulan terakhir melonjak. Hal ini berakibat pada meningkatnya permintaan obat antivirus yang dibutuhkan untuk perawatan pasien.

Ketika mengecek ketersediaan stok di Apotek Villa Duta di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021) sore, Presiden Joko Widodo tak menemukan obat yang dia cari.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, pengecekan itu dilakukan secara mendadak.

"Cek obat, stok di apotek adakah begitu," kata Heru saat dikonfirmasi, Jumat.

Baca juga: Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Berdasarkan video yang diperoleh Kompas.com, tampak Jokowi mengenakan kemeja berwarna putih dan bermasker hitam.

Setelah tiba di apotek, ia langsung berbincang dengan petugas.

Mulanya, Jokowi bertanya mengenai stok oseltamivir. Namun ternyata, obat tersebut tidak tersedia.

"Ini mau cari obat antivirus yang oseltamivir," kata Jokowi.

"Oseltamivir sudah kosong, pak," jawab petugas apotek.

Mendengar jawaban petugas, Jokowi lantas bertanya harus ke mana ia mencari oseltamivir.

"Terus saya cari ke mana kalau mau cari?" tanya Jokowi sambil mengangkat kedua bahunya.

"Nah itu, kita juga sudah tidak dapat barang," jawab petugas.

Jokowi kemudian bertanya lagi, sudah berapa lama stok oseltamivir kosong. Petugas itu mengatakan, kekosongan persediaan obat tersebut sudah lama terjadi.

Kemudian, Jokowi menanyakan stok obat lainnya yakni favipiravir. Namun, obat itu juga tak tersedia.

Baca juga: Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Dikutip dari TribunnewsBogor.com, seorang petugas di Apotek Villa Duta, Herli, mengatakan, sejumlah obat yang ditanyakan Jokowi ditulis dalam secarik kertas.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com