Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Kompas.com - 23/07/2021, 22:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, selama ini pemerintah terkesan bergerak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat.

Ia mengatakan, baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya terkait program vaksinasi.

"Memang benar apa kata Muhaimin, selama ini saya rasakan, pemerintah dalam menghadapi pandemi ini main sendiri. Baru belakangan, akhir-akhir ini, NU diajak, vaksinasi NU diajak," kata Said, dalam acara Doa dan Syukur 23 Tahun PKB Aksi Melayani Indonesia, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Said mengatakan, tahun lalu pemerintah tidak melibatkan atau mengajak NU terkait upaya penanganan pandemi.

"Jangankan diajak, diajak ngomong pun tidak. Oleh karena itu benar kata Muhaimin, selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19," ujarnya.

Padahal, menurut Said, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi pandemi. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk elemen masyarakat.

"Begitulah pandemi ini, tidak mungkin akan diselesaikan oleh dihadapi oleh pemerintah saja. Tanpa mengajak kekuatan civil society," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengkritik strategi pemerintah dalam penanganan pandemi.

Ia menilai, pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

Menurut Muhaimin, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani pandemi, tetapi keterlibatan masyarakat tetap diperlukan.

"Ada titik lemah, karena kesungguhan, keseriusan, dan all out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang," kata Muhaimin.

"Semua serba pemerintah, semua diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan," kata Muhaimin melanjutkan.

Baca juga: Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

 

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pemerintah semestinya merevisi strategi penanganan pandemi dengan membuka keterlibatan masyarakat.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, pemerintah semestinya meniru langkah Presiden Soekarno menemui pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ketika menghadapi invasi penjajah pascakemerdekaan.

"Strategi pembangunan yang kita lakukan harus benar-benar, tidak hanya top-down tapi juga bottom-up, tidak hanya satu arah tetapi seluruh arah bergerak di dalam mengatasi pandemi," kata Cak Imin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com