Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Kompas.com - 23/07/2021, 22:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, selama ini pemerintah terkesan bergerak sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19, tanpa melibatkan masyarakat.

Ia mengatakan, baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya terkait program vaksinasi.

"Memang benar apa kata Muhaimin, selama ini saya rasakan, pemerintah dalam menghadapi pandemi ini main sendiri. Baru belakangan, akhir-akhir ini, NU diajak, vaksinasi NU diajak," kata Said, dalam acara Doa dan Syukur 23 Tahun PKB Aksi Melayani Indonesia, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Said mengatakan, tahun lalu pemerintah tidak melibatkan atau mengajak NU terkait upaya penanganan pandemi.

"Jangankan diajak, diajak ngomong pun tidak. Oleh karena itu benar kata Muhaimin, selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19," ujarnya.

Padahal, menurut Said, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi pandemi. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah melibatkan seluruh pihak, termasuk elemen masyarakat.

"Begitulah pandemi ini, tidak mungkin akan diselesaikan oleh dihadapi oleh pemerintah saja. Tanpa mengajak kekuatan civil society," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengkritik strategi pemerintah dalam penanganan pandemi.

Ia menilai, pemerintah bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat.

Menurut Muhaimin, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani pandemi, tetapi keterlibatan masyarakat tetap diperlukan.

"Ada titik lemah, karena kesungguhan, keseriusan, dan all out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang," kata Muhaimin.

"Semua serba pemerintah, semua diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan," kata Muhaimin melanjutkan.

Baca juga: Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

 

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, pemerintah semestinya merevisi strategi penanganan pandemi dengan membuka keterlibatan masyarakat.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, pemerintah semestinya meniru langkah Presiden Soekarno menemui pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari ketika menghadapi invasi penjajah pascakemerdekaan.

"Strategi pembangunan yang kita lakukan harus benar-benar, tidak hanya top-down tapi juga bottom-up, tidak hanya satu arah tetapi seluruh arah bergerak di dalam mengatasi pandemi," kata Cak Imin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com