Anggota DPR: Larangan Masuk Harus Adil, Jangan Pandang TKA Perusahaan Besar atau Kecil

Kompas.com - 22/07/2021, 12:25 WIB
Tim Satuan Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Bantaeng langsung melakukan upaya swab antigen dan Swab PCR dan mengkarantina 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di smelter nickel PT Huady Nickel Alloy. Humas Pemkab BantaengTim Satuan Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Bantaeng langsung melakukan upaya swab antigen dan Swab PCR dan mengkarantina 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di smelter nickel PT Huady Nickel Alloy.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap, keputusan pemerintah yang menutup pintu masuk bagi tenaga kerja asing (TKA) ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu.

"Tentunya saya harapkan agar aturan ini berlaku dengan tanpa pandang buru, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang," kata Sahroni dalam siaran pers, Kamis (22/7/2021).

Politikus Partai Nasdem itu pun meminta agar aturan tersebut dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri.

Baca juga: Seorang TKA China di Konawe Tewas, Dibunuh Mantan Karyawannya

Sahroni juga mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut karena dinilai sudah sepatutnya diambil di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan terbukanya pintu masuk ke wilayah Indonesia.

"Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk," kata dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perluasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Permenkumham tersebut mengatur pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional belum lagi bisa masuk ke Tanah Air.

Baca juga: Orang Asing Dibatasi Masuk ke Indonesia, TKA Tak Lagi Bisa Masuk

"Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya," ucap Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Yasonna mengatakan, kebijakan tersebut mulai berlaku pada Jumat (23/7/2021) karena perlu masa transisi selama dua hari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Jokowi Klaim PPKM Level 4 Turunkan Kasus Covid-19, Seperti Apa Faktanya?

Nasional
Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Pemerintah Terapkan Sanksi bagi Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal Pelanggar PPKM

Nasional
Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Wapres Minta Lulusan IPDN Antisipasi Paham Radikalisme

Nasional
Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

PPKM Diperpanjang, Ketua DPR: Jangan Lengah Melihat Angka Kasus Melandai

Nasional
Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Perpanjangan PPKM: Di Jawa Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Terapkan Level 2

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

PPKM Level 4 Jawa-Bali: Makan di Warung Maksimal Masih 20 Menit, Kapasitas Dibatasi

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Ingatkan soal Ketersediaan Obat dan Oksigen

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Nasional
Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Wapres: Jangan Berorientasi Duduki Jabatan Struktural

Nasional
PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

PPKM Level 4 di 45 Daerah Luar Jawa-Bali, Pedagang Kaki Lima hingga Bengkel Buka dengan Prokes Ketat

Nasional
Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Ganda Putri Raih Emas Olimpiade, Komisi X Ingatkan Jaminan Sosial Hari Tua bagi Atlet

Nasional
Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

Instruksi Mendagri: Gubernur Berwenang Alihkan Alokasi Vaksin untuk Daerah yang Kekurangan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

PPKM Diperpanjang, Kepala Daerah Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Nasional
UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

UPDATE: 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 8 Pasien di 3 Negara Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X