Positivity Rate Covid-19 Tinggi, Wapres Minta Satgas Jatim Tingkatkan Upaya Penanganan Pandemi

Kompas.com - 22/07/2021, 09:40 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2021 secara virtual, Kamis (1/7/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Hal itu dinilai perlu dilakukan karena setelah lebih dari dua minggu Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, positivity rate Covid-19 di Jawa Timur masih 39,24 persen.

Angka tersebut masih jauh di atas standar the World Health Organization (WHO) yakni 5 persen.

"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Jawa Timur, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Gunakan Positivity Rate Sebagai Acuan Evaluasi PPKM Darurat

Ia juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan bed occupancy rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah terus ditingkatkan.

Para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur juga diminta untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," ujarnya.

Kemudian, terkait testing, Ma'ruf berharap penggunaan tes antigen dapat dikurangi dan tes polymerase chain reaction (PCR) yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi ditambah.

Baca juga: IDI: Angka Kematian Dokter akibat Covid-19 Paling Tinggi di Jawa Timur

Adapun mengenai rencana pelonggaran terhadap berbagai bidang usaha seperti pedagang kaki lima (PKL) usai pelaksanaan PPKM darurat dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Ini sebenarnya untuk supaya mereka yang mencari penghidupannya harian itu kemudian bisa mulai kembali, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Sementara mengenai pemberlakuan pelevelan wilayah dalam PPKM Ma'ruf mengingatkan agar wilayah yang telah mencapai level rendah penularan Covid-19 tidak naik kembali.

"Kalau nanti sudah diketahui (levelnya), saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 (misalnya) yang harus turun sedikit demi sedikit menjadi 3, turun (lagi) 2. Nah, ini saya kira jangan sampai justru sebaliknya, yang sudah di level 3 malah naik ke 4 misalnya," ucap dia.

Baca juga: LSI: Masih Ada yang Tak Percaya Vaksinasi Bisa Cegah Covid-19, Tersebar di Sumatera, Jatim, dan Sulawesi



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.