UPDATE: 2,98 Juta Kasus Covid-19, Pemerintah Harus Perkuat Pelacakan-Pengetesan

Kompas.com - 22/07/2021, 08:45 WIB
Pengendara melintas di dekat mural bertemakan COVID-19 di Petamburan, Jakarta, Rabu (21/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaPengendara melintas di dekat mural bertemakan COVID-19 di Petamburan, Jakarta, Rabu (21/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
|
Editor Krisiandi

Karena itu, Zubairi mendorong agar rumah sakit darurat di berbagai daerah segera dibuka dan dimanfaatkan.

"Rumah sakit darurat ditambah ini utama sekali," ujarnya.

Tingkatkan testing

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Level 4 di Jawa-Bali, mengatakan pemerintah akan meningkatkan testing Covid-19 di pemukiman padat pendudukan.

Ia mengungkapkan, kebijakan ini bakal menyasar wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia. Ia memaparkan, ada sekitar 8 wilayah aglomerasi yang jadi target testing, di antaranya Jakarta, Depok, Tangerang, Surabaya, dan Soloraya.

"Pemerintah dalam waktu dekat, atas arahan Presiden, akan melakukan peningkatan testing dan memperbanyak pusat-pusat isolasi. Terutama di daerah-daerah padat penduduk. Kita akan langsung testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk di wilayah aglomerasi," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7/2021) malam.

Baca juga: Luhut Pastikan Testing Covid-19 Bisa Capai 400.000 Per Hari

Luhut menyatakan, jika ada yang ketahuan positif Covid-19 akan segera dibawa ke lokasi karantina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasien akan dirawat dan diberi penanganan dengan terapi obat-obatan, sehingga mencegah perburukan kondisi pasien.

"Daripada di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya di daerah padat penduduk. Saya kira tingkat penyebaran juga akan tinggi. Tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari varian Delta ini," ucapnya.

Batasi kedatangan WNA

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah membatasi kedatangan warga negara asing (WNA) selama PPKM Level 4.

Hal ini dituangkan dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pembatasan itu mulai berlaku pada 23 Juli 2021.

"Sehubungan dengan PPKM yang disampaikan oleh Bapak Persiden perpanjangannya, maka berkaitan dengan ini pemerintah juga melakukan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa PPKM," ujar Yasonna.

Baca juga: Orang Asing Dibatasi Masuk ke Indonesia, TKA Tak Lagi Bisa Masuk

Namun, pembatasan itu dikecualikan untuk lima kelompok. Pertama, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas.

Kedua, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Ketiga, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Keempat, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Kelima, awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.