UPDATE: 2,98 Juta Kasus Covid-19, Pemerintah Harus Perkuat Pelacakan-Pengetesan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.983.830 per Rabu (21/7/2021). Angka ini didapatkan setelah ada penambahan 33.772 kasus Covid-19 dalam sehari.

Kemudian, pasien Covid-19 sembuh bertambah 32.887, sehingga jumlahnya menjadi 2.356.553 orang.

Sementara itu, kemarin, kasus kematian akibat Covid-19 mencapai 1.383. Angka ini merupakan kasus kematian tertinggi selama pandemi Covid-19 di Tanah Air. Total pasien Covid-19 meninggal dunia menjadi 77.583 orang.

Meski kasus positif baru tampak menurun, tetapi hal ini tidak lepas dari penurunan angka pemeriksaan spesimen. Kemarin, pemerintah melaporkan memeriksa 153.330 spesimen Covid-19 dari 116.232 orang dalam 24 jam terakhir.

Jumlah pemeriksaan spesimen ini menurun dibandingkan dua hari sebelumnya. Pada 20 Juli 2021, jumlah spesimen diperiksa yaitu 179.275. Jumlah konfirmasi positif 38.325.

Kemudian, pada 19 Juli 2021, jumlah spesimen diperiksa yaitu 160.686. Jumlah konfirmasi positif 34.257.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengingatkan pemerintah agar memperkuat pelacakan (tracing) pasien Covid-19.

Selain itu, pengetesan (testing) juga harus terus diperbanyak. Menurutnya, kedua hal ini menjadi kunci dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tingkatkan Kuantitas Testing dan Pelacakan Kasus Covid-19

"Tes diperbanyak, jangan dikurangi. Contact tracing kalau target 30, ya jangan hanya 5-10, harus sesuai target," kata Zubairi dalam diskusi daring bertajuk 'PPKM Darurat Diperpanjang: Keputusan Tepat?', Rabu (21/7/2021).

Ia pun mengungkapkan, saat ini masih banyak rumah sakit yang tidak bisa lagi menampung pasien Covid-19. Akibatnya, banyak pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan meninggal dunia.

Karena itu, Zubairi mendorong agar rumah sakit darurat di berbagai daerah segera dibuka dan dimanfaatkan.

"Rumah sakit darurat ditambah ini utama sekali," ujarnya.

Tingkatkan testing

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Level 4 di Jawa-Bali, mengatakan pemerintah akan meningkatkan testing Covid-19 di pemukiman padat pendudukan.

Ia mengungkapkan, kebijakan ini bakal menyasar wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia. Ia memaparkan, ada sekitar 8 wilayah aglomerasi yang jadi target testing, di antaranya Jakarta, Depok, Tangerang, Surabaya, dan Soloraya.

"Pemerintah dalam waktu dekat, atas arahan Presiden, akan melakukan peningkatan testing dan memperbanyak pusat-pusat isolasi. Terutama di daerah-daerah padat penduduk. Kita akan langsung testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk di wilayah aglomerasi," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7/2021) malam.

Baca juga: Luhut Pastikan Testing Covid-19 Bisa Capai 400.000 Per Hari

Luhut menyatakan, jika ada yang ketahuan positif Covid-19 akan segera dibawa ke lokasi karantina.

Pasien akan dirawat dan diberi penanganan dengan terapi obat-obatan, sehingga mencegah perburukan kondisi pasien.

"Daripada di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya di daerah padat penduduk. Saya kira tingkat penyebaran juga akan tinggi. Tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari varian Delta ini," ucapnya.

Batasi kedatangan WNA

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah membatasi kedatangan warga negara asing (WNA) selama PPKM Level 4.

Hal ini dituangkan dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pembatasan itu mulai berlaku pada 23 Juli 2021.

"Sehubungan dengan PPKM yang disampaikan oleh Bapak Persiden perpanjangannya, maka berkaitan dengan ini pemerintah juga melakukan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa PPKM," ujar Yasonna.

Baca juga: Orang Asing Dibatasi Masuk ke Indonesia, TKA Tak Lagi Bisa Masuk

Namun, pembatasan itu dikecualikan untuk lima kelompok. Pertama, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas.

Kedua, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Ketiga, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Keempat, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Kelima, awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut.