Kritisi Statement "Covid-19 Terkendali", Pimpinan MPR Minta Pemerintah Perbaiki Gaya Komunikasi Publik

Kompas.com - 17/07/2021, 14:11 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOPolitisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta para pejabat pemerintah memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Arsul menyoroti ramainya komentar publik yang mempertanyakan, mengkritisi, apa yang ditangkap sebagai ketidakonsistenan konten komunikasi publik dari pejabat pemerintah.

"Misalnya apa yang ada di media terkait statement Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal Covid-19 terkendali dan kemudian disusul statement Varian Delta Covid-19 tidak terkendali. Juga soal statement bahwa pemerintah tidak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa pemerintah sudah duga Covid-19 akan naik," kata Arsul dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Mahfud: Darurat Militer yang Dimaksud Pak Muhadjir Itu untuk Mengatasi Darurat Kesehatan

Tak sampai di situ, Arsul juga menyoroti adanya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal darurat militer menghadapi Covid-19.

Menurutnya, meski pernyataan Muhadjir sudah dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), pernyataan semacam itu harus diperbaiki agar tak terulang kembali ke depannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Agar wibawa pemerintah lebih mudah terjaga, soal komunikasi publik jajaran pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan kontennya harus diperbaiki," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengakui bahwa pemerintah sedang dan terus bekerja mengatasi pandemi Covid-19, meski harapan masyarakat agar pandemi menurun belum terpenuhi.

Menurut dia, di satu sisi, ikhtiar pemerintah tersebut juga tidak boleh dikecilkan.

Baca juga: Kritik Luhut Soal Penanganan Pandemi, Anggota DPR: Pernyataan Beda-beda Bikin Sesat Rakyat

"Namun, di sisi lain, jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran pemerintah tertentu memperbaiki komunikasi publiknya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.