Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerap Pakai Kekerasan Dinilai Bukti Aparat Tak Paham Aturan PPKM Darurat

Kompas.com - 16/07/2021, 20:17 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya berbagai kekerasan dalam penegakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dinilai merupakan bukti ketidakpahaman aparat pada aturan itu sendiri.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut kurangnya pemahaman pada aturan itu menimbulkan kekerasan dan arogansi muncul dalam proses penindakannya.

"Sebenarnya itu dampak kebijakan PPKM darurat yang memang tidak ada satu aturan yang jelas, baik dipahami masyarakat dan petugas PPKM di lapangan," jelas Trubus pada Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut PPKM Darurat Diperpanjang hingga Akhir Juli

"Nah kemudian kerena kurangnya pemahaman itu menyebabkan watak-watak kekerasan dan arogansi," kata dia.

Trubus mencontohkan ketidakjelasan itu terkait dengan ketentuan sektor mana yang boleh dibuka dan mana yang mesti tutup atau melakukan aktivitas melalui work from home.

"Ketika diimplementasikan di lapangan ternyata enggak mudah, yang namanya sektor keuangan itu turunannya ada banyak, misalnya asuransi. Nah sektor energi turunannya apa saja, logistik turunannya apa saja, itu kita tidak tahu," ungkap dia.

Karena ketidaktahuan itu, lanjut Trubus, aparat yang bekerja untuk menegakkan aturan PPKM darurat hanya bekerja sesuai perintah.

"Petugas PPKM itu tidak tahu yang penting melaksanakan perintah, seperti robot, tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, dialog, musyawarah dan silaturahmi," ucap Trubus.

Disisi lain terjadi public distrust atau ketidakpercayaan publik pada pemerintah karena menghadapi situasi yang tidak jelas.

"Masyarakat juga emosi karena menghadapi situasi tidak jelas akibat PPKM darurat tidak tersosialisasikan dengan baik," sebutnya.

Sebagai informasi Rabu (14/7/2021) kasus kekerasan yang dilakukan aparat penegak PPKM Darurat terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kekerasan itu dilakukan oleh seorang petugas Satpol PP kepada pasangan suami istri bernama Nur Halim (26) dan Riana (34) di sebuah warung kopi.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Minta Aparat Humanis Amankan PPKM Darurat

Aksi kekerasan yang dilakukan seorang Satpol PP itu terekam di kamera closed-circuit television (CCTV) dan viral di media sosial.

Nur Halim mengaku saat kejadian ia telah menutup warung kopi miliknya, namun ia dan istrinya masih berada disana untuk berjualan di media sosial Facebook:

"Kami ikuti aturan yang ada dan mereka masuk tegur kami bahkan memukul kami," cerita Nur Halim, Kamis (15/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com