Ada Risiko Pelanggaran, Kemenpan RB Fokus Bangun Zona Integritas di Bandara dan Pelabuhan

Kompas.com - 16/07/2021, 15:45 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 serta pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran 2021 serta pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN 2022 dan rencana kerja pemerintah tahun 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) tengah memfokuskan pembangunan zona integritas (ZI) di sektor yang berperan dalam pemulihan ekonomi nasional tapi berisiko memiliki pelanggaran integritas.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi melalui pembangunan zona intergitas disamping penguatan akuntabilitas kinerja.

"Fokus kami adalah mempercepat pelaksanaan ZI pada dua kawasan dan satu sektor yang dinilai strategis karena memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional serta memiliki risiko pelanggaran integritas yang cukup besar," ujar Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) bersama Wakil Presiden, dikutip Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Menteri PAN RB Minta Kementerian/Lembaga Percepat Reformasi Birokrasi

Kawasan yang dimaksud adalah bandar udara (bandara), pelabuhan, dan sektor aparat penegak hukum (APH).

Menurut Tjaho, sasaran yang ingin diwujudkan pada ZI kawasan antara lain mempercepat dwelling time, menurunkan potensi pungutan liar (pungli) dan penyelundupan, serta mencegah peredaran barang terlarang.

Sementara pada sektor APH, sasaran ZI adalah untuk menciptakan APH yang lebih berintegritas dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan demikian maka upaya penegakkan hukum dapat terlaksana secara baik," kata Tjahjo.

Baca juga: Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

Pada kesempatan yang sama, Tjahjo juga meminta kementerian/lembaga (K/L) yang belum melakukan reformasi birokrasi agar segera melaksanakannya.

"Beberapa K/L yang belum menyempurnakan penyederhanaan birokrasi diminta segera menyempurnakan untuk mempercepat selesainya tahap I visi misi Presiden dan Wakil Presiden tentang reformasi birokrasi," ujar dia.

Tjahjo mengatakan, hingga 30 Juni 2021, penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan terhadap 90 K/L.

Baca juga: Wapres Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

Jumlah struktur unit organisasi yang telah disederhanakan ada sebanyak 43.411.

Sementara untuk penyederhanaan birokrasi di level daerah, kata dia, akan ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Wapres: Indonesia Tidak Mau Kecolongan Lagi

Nasional
Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi PPPK, Mohon Tepuk Tangannya...

Nasional
Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Rapat dengan Nadiem, Ketua Komisi X Beberkan Beragam Masalah Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Kapolri Didesak Tak Tindaklanjuti Laporan Pidana Luhut dan Moeldoko ke Pembela HAM

Nasional
Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

Nasional
Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Target Lansia Divaksinasi 21 Juta, Menkes: Sampai Sekarang Baru 25 Persen

Nasional
Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Kunjungi Cilacap, Jokowi Akan Tanam Mangrove hingga Tinjau Vaksinasi

Nasional
Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Laporan Luhut atas Fatia dan Haris Azhar Dinilai Ancaman Serius terhadap Demokrasi

Nasional
Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Indonesia Minta Taliban Tepati Janjinya Setelah Kuasai Afghanistan

Nasional
Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Yakinkan Vaksinasi Aman untuk Lansia, Menkes: Contoh Pak Wapres

Nasional
Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Kunjungi Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group, Wapres Sebut Vaksinasi Kunci Penanganan Pandemi

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Pidato Lengkap Jokowi dalam Sidang Umum ke-76 PBB

Nasional
Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Soroti Kesehatan Global, Ini 3 Hal yang Disampaikan Jokowi di Global Covid-19 Summit

Nasional
Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Jokowi Usulkan Dunia Miliki Sistem Support Kesehatan Seperti IMF

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.