Penjelasan BPOM soal SE yang Dianggap Izin Penggunaan Darurat Ivermectin

Kompas.com - 15/07/2021, 22:33 WIB
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020).  Vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021. Di Indonesia sendiri, pengadaan vaksin covid-19 akan didatangkan dari CanSino Biologics Inc, Sinovac Biotech Ltd, dan Sinopharm (G42), tiga perusahaan China. Tiga vaksin Covid-19 tersebut direncanakan akan tiba pada akhir tahun ini. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memberikan keterangan pers di Kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020). Vaksin covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021. Di Indonesia sendiri, pengadaan vaksin covid-19 akan didatangkan dari CanSino Biologics Inc, Sinovac Biotech Ltd, dan Sinopharm (G42), tiga perusahaan China. Tiga vaksin Covid-19 tersebut direncanakan akan tiba pada akhir tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, pihaknya belum menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk Ivermectin sebagai obat Covid-19.

Penny mengatakan, proses uji klinik Ivermectin sebagai obat Covid-19 masih berjalan di delapan rumah sakit.

"Belum ada EUA untuk Ivermectin, uji klinik baru dimulai," kata Penny saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Belum Ada Izin Penggunaan Darurat untuk Ivermectin, BPOM: Uji Klinik Baru Dimulai

Penny menjelaskan, Surat Edaran (SE) Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization) itu disalahartikan beberapa pihak.

Ia mengatakan, SE tersebut diperuntukkan bagi produsen dan distributor obat untuk pengobatan Covid-19.

Dengan adanya SE tersebut, pendistribusian obat didasarkan pada kontrak antara produsen dan apotek serta adanya kewajiban pelaporan obat bagi fasilitas distribusi dan apotek atau fasilitas kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan tersebut dibuat mengingat saat ini terdapat kelangkaan obat pendukung penanganan terapi Covid-19 di peredaran, sehingga perlu adanya mekanisme monitor ketersediaan obat tersebut.

"SE itu diartikan salah. Tujuannya agar produsen dan distributor obat-obat yang digunakan untuk pengobatan Covid-19 selalu melaporkan distribusinya kemana saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Penny mengatakan, dari 8 merek obat tersebut, baru dua obat yang mendapatkan izin penggunaan darurat yaitu Remdesivir dan Favipiravir.

Sementara, Ivermectin sebagai obat Covid-19 masih dalam uji klinik di delapan rumah sakit.

Baca juga: Epidemiolog Tegaskan bahwa Ivermectin Bukan Obat untuk Covid-19

Namun, saat ini, Ivermectin sedang diperluas ke rumah sakit lain sesuai Peraturan Kepala BPOM yang baru tentang perluasan penggunaan obat uji klinik.

"Dan diperluas lagi di RS lainnya yang sudah mendapat izin dari Kemenkes, sesuai Perka Badan POM yang baru tentang Perluasan Akses untuk obat Uji seperti Ivermectin, dengan resep dokter dan terapi/dosis dan pemberian sesuai dengan Uji Klinik," pungkasnya.

Adapun, di masyarakat beredar surat edaran BPOM dan menjadi dasar misinformasi yang menyebut Ivermectin sudah mendapat izin uji penggunaan darurat dari BPOM.

Surat edaran itu sendiri berisi pelaksanaan distribusi untuk delapan obat yang digunakan dalam penyembuhan Covid-19, dan harus melalui proses EUA. Delapan obat itu termasuk Ivermectin.

Ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan Persetujuan Penggunaan Darurat.

SE tersebut diterbitkan BPOM pada 13 Juli 2021 dan ditandatangani Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Mayagustina Andarini.

Dalam SE tersebut poin 6 disebutkan bahwa sehubungan dengan terjadinya kelangkaan obat mendukung penanganan terapi Covid-19, termasuk obat yang diberikan EUA dalam peredaran, maka pelaporan sebagaimana dimaksud angka 4 dan angka 5 di atas untuk periode Juli-September 2021 dilakukan setiap akhir hari kegiatan distribusi atau pelayanan kefarmasian.

Baca juga: BPOM Bantah Telah Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Ivermectin untuk Obat Covid-19

Kemudian, pada poin 7 diatur bahwa ada 8 obat yang mendukung penanganan Covid-19, termasuk Ivermectin.

Adapun, tujuh obat lainnya yang izin penggunaan daruratnya telah diberikan oleh BPOM. Ketujuh obat lainnya, yakni Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Immunoglobulin, Tocilizumab, Azithromycin, dan Dexametason (tunggal).

Surat Edaran ini ditujukan untuk Pemilik EUA, Pimpinan Fasilitas Distribusi Obat, Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pimpinan Klinik, Pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pemilik Sarana Apotek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendulang Cuan dari Limbah Patin

Mendulang Cuan dari Limbah Patin

Nasional
Ridwan Kamil Beri Sinyal Masuk Parpol, PKB: Silahkan, Itu Hak Politik

Ridwan Kamil Beri Sinyal Masuk Parpol, PKB: Silahkan, Itu Hak Politik

Nasional
Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karir

Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karir

Nasional
Jaksa Agung: Jaksa Punya Wewenang Luar Biasa, Gunakan dengan Bijaksana

Jaksa Agung: Jaksa Punya Wewenang Luar Biasa, Gunakan dengan Bijaksana

Nasional
Kejaksaan Sita Aset IM2 Senilai Rp 1,35 Triliun

Kejaksaan Sita Aset IM2 Senilai Rp 1,35 Triliun

Nasional
Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Nasional
Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Nasional
Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.