Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Bergulir, Pemerintah Diminta Sigap Cairkan Bansos

Kompas.com - 14/07/2021, 17:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah segera sigap menunaikan janji pencairan bantuan sosial (bansos) di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurutnya, hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat munculnya wacana perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan.

"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Kepada Menko PMK, MUI Usulkan Bansos untuk Ulama

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, wacana perpanjangan PPKM darurat tentu memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan kerja harian.

Di sisi lain, ia menyoroti bagaimana lambannya pencairan bansos yang dijanjikan pemerintah, akan semakin membuat panik masyarakat kecil ketika wacana perpanjangan PPKM darurat digulirkan.

"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?," tanya Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mendesak pemerintah sigap menunaikan janji bansos, dan jangan menunggu kritik dan teguran dari masyarakat, baru kemudian bertindak.

Ia menyatakan sudah ada kritikan dari masyarakat melalui akun media sosial Instagram Kementerian Sosial @kemensos terkait bansos.

Baca juga: Pemkot Tangsel Siapkan Bansos untuk Pasien Covid-19 yang Isoman, Warga Diminta Lapor RT/RW

"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun Instagram Kemensos karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," jelasnya.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa bansos sangat ditunggu rakyat kecil di tengah PPKM darurat, terlebih jika wacana perpanjangan digulirkan.

Pemerintah, kata dia, diminta membantu menyiapkan kebutuhan hidup masyarakat kecil sehari-hari.

"Jangan hanya meminta diam di rumah. Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp 300.000 terlalu kecil untuk bertahan hidup," tutur dia.

Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa saat ini sudah banyak rakyat yang tak bisa lagi berusaha atau bekerja, karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha.

Baca juga: Jadwal, Nilai, dan Kriteria Penerima Bansos Tunai Masa PPKM di Jakarta

Ia menyadari, meskipun masyarakat takut dengan ancaman Covid-19, tetapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga.

"Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com