Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Penanganan Covid-19 Harus Dibekali Keterampilan Sesuai SOP dan APD

Kompas.com - 13/07/2021, 20:50 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan mengatakan, relawan penanganan pasien Covid-19 harus dibekali dengan alat pelindung diri (APD) dan pengetahuan terhadap prosedur standar operasional (SOP).

"Tenaga medis (relawan) ini perlu dibekali keterampilan yang sesuai dengan SOP dan APD," ujar Satria kepada Kompas.com, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: RS Asrama Haji Pondok Gede Hanya Terima Pasien Covid-19 dengan Gejala Ringan hingga Sedang

Satria menuturkan, langkah pemerintah dalam menambah rumah sakit darurat Covid-19 memang harus diikuti dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan. 

Namun, selain pembekalan SOP dan APD, proses perekrutan relawan juga harus menggunakan sejumlah syarat, misalnya sudah divaksinasi.

"Ukuran yang bisa ikut menjadi relawan misalnya adalah mereka yang sudah divaksin sebanyak dua kali," lanjutnya.

Satria mengatakan, penambahan rumah sakit darurat segera dilakukan pemerintah daerah karena kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Di sisi lain, banyak masyarakat dengan penyakit lain yang mengeluh karena tidak bisa mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

"Tidak sedikit masyarakat mengeluh karena tingkat keterisian tempat tidur (bed occupation rate) hanya digunakan untuk pasien Covid-19. Sementara banyak pasien dengan penyakit lain yang harus rawat inap," imbuhnya.

Sebelumnya, Baca juga: Jokowi Ajak Mahasiswa, Pemuda, dan Ibu PKK Jadi Relawan Penanganan Pandemi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak para pemuda hingga ibu-ibu PKK menjadi relawan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, keberadaan para relawan akan mendukung kinerja dokter, tenaga kesehatan dan aparat keamanan dalam menangani dampak penularan Covid-19.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah akan menambah jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 di dua provinsi yaitu Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Menurut Budi, dua provinsi itu akan mengalami kesulitan jika angka penambahan kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Kesulitan itu karena bed occupation rate cukup tinggi.

Pemerintah berencana mengonversi tempat tidur rumah sakit menjadi tempat tidur khusus pasien Covid-19 di Yogyakarta.

Sementara di DKI Jakarta, pemerintah akan menggunakan rumah sakit dengan kapasitas besar untuk dijadikan rumah sakit khusus pasien Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com