Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Program Vaksinasi Berbayar, Pengamat Sebut Masyarakat Harus Dapat Vaksin Kualitas Terbaik

Kompas.com - 13/07/2021, 10:43 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik soal program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar masih terjadi.

Menurut pengamat sosial politik Airlangga Pribadi Kusman, program vaksinasi berbayar yang dilakukan pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk bisa diterima.

Namun ia meminta agar pemerintah tetap berkomitmen memberikan vaksin dengan kualitas terbaik pada program vaksinasi gratis.

"Kebijakan vaksinasi berbayar ini sangat bisa diterima. Namun syaratnya juga jelas bahwa vaksin gratis yang diberikan kepada rakyat juga harus memiliki kualitas vaksin terbaik," tutur Airlangga dalam diskusi daring yang diadakan oleh Perkumpulan Kader Bangsa, Senin (12/7/2021).

Airlangga menilai program vaksinasi berbayar dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada upaya-upaya penanganan Covid-19 yang lain seperti memperbanyak testing dan pembangunan fasilitas kesehatan.

Baca juga: Saat Vaksinasi Covid-19 Berbayar Didesak Dibatalkan, Tak Cukup Ditunda

Ia juga menyebut bahwa program vaksinasi berbayar bisa digunakan masyarakat untuk mencegah laju penyebaran Covid-19.

"Mereka yang mampu terutama dari kalangan kelas menengah ke atas sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 secara cepat," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho menilai bahwa program vaksinasi berbayar tidak bertentangan dengan komitmen pemerintah.

Sebab, lanjut Dimas, pemerintah saat ini juga terus mendorong program vaksinasi gratis untuk masyatakat.

"Keberadaan vaksinasi berbayar yang dibuka khusus untuk segmen masyarakat tertentu tidak menciderai komitmen negara yang pada saat bersamaan memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat luas," jelasnya.

Adapun program vaksinasi gotong royong untuk individu yang berbayar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.

Baca juga: Penundaan Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar dan Harapan Perbaikan Manajemen Vaksinasi Covid-19

Melalui Permenkes itu, pemerintah membuka program vaksinasi berbayar melalui PT Kimia Farma Tbk.

Masyarakat bisa mengikuti program ini dengan membayar total Rp Rp 879.140 untuk mendapat dua dosis vaksin.

Adapun vaksin yang digunakan dalam program ini adalah Sinopharm.

Rencananya program ini dijalankan pada Senin 12 Juli 2021. Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program ini dengan alasan masih akan melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com