JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, akhirnya PT Kimia Farma mengumumkan penundaan program vaksinasi Covid-19 berbayar pada Senin (12/7/2021).
Penundaan itu diumumkan bertepatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan vaksinasi berbayar perdana pada Senin.
Menurut Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.
“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil perseroan melihat tingginya kritik dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.
Selain itu, ada banyak pertanyaan yang diterima oleh PT Kimia Farma.
“Serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” tuturnya.
Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Erick Thohir: Tidak Menggunakan Dana APBN
Sebelum mengumumkan penundaan, PT Kimia Farma merupakan pihak penyedia vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong bagi individu.
Berdasarkan rencana awal, jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi berbayar sama seperti vaksinasi gotong-royong perusahaan yaitu vaksin Sinopharm.
Ganti sebelumnya mengungkapkan, harga beli vaksin dalam program vaksinasi gotong royong individu ini sebesar Rp 321.660 untuk satu dosis.
Peserta vaksinasi juga akan dibebankan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.
"Untuk satu orang butuh 2 dosis, 2×Rp 439.570 = Rp 879.140," ujar Ganti kepada Kompas.com, Minggu (11/7/2021).
Vaksinasi berbayar untuk perluas cakupan
Dalam keterangan pers pada Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program vaksinasi gotong royong individu atau berbayar merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kegiatan pelaksanaan vaksinasi.
Pihaknya pun telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin.