Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Akui "Worst Case Scenario" Lonjakan Covid-19 Telah Dijalankan

Kompas.com - 13/07/2021, 09:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pemerintah sudah mulai menjalankan worst case  scenario atau skenario terburuk lonjakan Covid-19.

Salah satu yang dijalankan yakni penambahan tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.

"Penambahan tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario saya kira berjalan terus. Dan juga di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021).

Luhut mengaku telah meminta TNI untuk membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan. Bersamaan dengan itu, sejumlah bangunan dikonversi menjadi rumah sakit darurat Covid-19, seperti Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur.

Dengan penambahan tersebut, kebutuhan akan ruang ICU diharapkan semakin tercukupi. Dengan demikian, harapannya tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan tempat tidur di rumah sakit.

Terkait obat-obatan, kata Luhut, stok Remdesivir dan Actemra belum mencukupi. Namun, RI berencana menambah persediaan dengan memproduksi sendiri kedua obat tersebut.

Baca juga: Luhut Prediksi Situasi Pandemi Bisa Membaik dalam 5 Hari Mendatang, Ini Syaratnya

Tak hanya itu, mulai Rabu besok, pemerintah juga akan membagikan 300.000 paket obat untuk pasien Covid-19. Paket obat ini ditargetkan menjangkau 210.000 pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan selama beberapa bulan ke depan.

"Yaitu OTG 10 persen paket, untuk demam dan anosmia 60 persen, dan paket tiga demam, dan batuk 30 persen," ujar Luhut.

Sementara itu, terkait oksigen, Luhut memastikan persoalan kekurangan stok akan selesai pada pekan ini.

Pemerintah tengah mengupayakan pemenuhan kebutuhan oksigen, seperti mengimpor 40.000 ton oksigen likuid dan 50.000 oksigen konsentrator.

"Dan itu akan kita pinjamkan ke rumah-rumah dan kalau sudah selesai dipakai bisa diambil. Itu bisa 5 liter, jadi bisa dipakai selama 5 hari," kata Luhut.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mulai membagikan bantuan beras senilai 5 kilogram dan 10 kilogram pada pekan ini. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, kata Luhut, rakyat tak boleh dibiarkan kelaparan.

Program vaksinasi Covid-19 juga terus dipercepat hingga ke daerah-daerah pinggiran kota.

Apabila seluruh langkah itu berjalan dengan baik dibarengi dengan disiplin aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diharapkan kasus virus corona melandai dalam 4-5 hari ke depan.

Baca juga: Luhut: Perintah Presiden, Tidak Boleh Rakyat Kelaparan, Beras Akan Dibagikan Mulai Rabu Ini

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut.

Sebelumnya, worst scenario atau skenario terburuk Covid-19 sempat diutarakan oleh Luhut. Ia menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah seandainya kasus virus corona tembus ke angka 40.000 kasus.

"Kita sudah hitung worst case scenario. (Jika) lebih dari 40.000 (kasus dalam sehari) bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, sudah kami hitung," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Adapun kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Data yang dihimpun pemerintah pada Senin (12/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 40.427 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam.

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi Pesan 2-3 Kali Sehari ke Luhut: Jangan Sampai Ada yang Susah Makan

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.567.630 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com