Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa KPK Ungkap Peran Azis Syamsuddin dalam Dakwaan Dugaan Suap Wali Kota Tanjungbalai

Kompas.com - 12/07/2021, 22:38 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsudin disebut dalam dakwaan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai Muhamad Syahrial dalam kasus dugaan suap pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju, Senin (12/7/2021) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

Dalam dakwaan Syahrial, jaksa mengungkap dugaan keterlibatan Azis dalam kasus itu.

Azis disebut bertemu dengan M Syahrial di kediamannya di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

Jaksa menyebut dalam pertemuan itu keduanya membahas tentang keikutsertaan M Syahrial dalam Pilkada Tanjungbalai 2021.

Baca juga: Periksa Azis Syamsuddin, KPK Konfirmasi Pertemuan Stepanus Robin dan Wali Kota Tanjungbalai

"Pada pertemuan itu terdakwa dan Muhammad Azis Syamsudin membicarakan mengenai Pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa di Kota Tanjungbalai," dalam salinan dakwaan yang didapatkan Kompas.com.

Kemudian Azis menyampaikan pada M Syahrial bahwa akan memperkenalkan pada seseorang yang dapat memantau keikutsertaannya dalam Pilkada itu.

"Setelah terdakwa setuju kemudian Muhammad Azis Syamsudin meminta Stepanus Robin Pattuju yang merupakan seorang penyidik KPK untuk menemuinya," ungkap Jaksa.

"Dan selanjutnya memperkenalkan Stepanus Robin Pattuju pada terdakwa," sambungnya.

Pada dakwaan itu, Jaksa menuturkan, Stepanus kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyidik KPK dengan menunjukan name tag atau tanda pengenal KPK miliknya.

Selanjutnya M Syahrial menceritakan pada Stepanus bahwa dirinya hendak maju dalam Pilkada, namun mendapatkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai sedang diselidiki oleh KPK.

"Sehingga terdakwa meminta Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK supaya membantu tidak menaikkan proses penyelidikan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang melibatkan terdakwa ke tingkat penyidikkan," katanya.

Permintaan M Syahrial pada Stepanus itu menurut jaksa dimaksudkan agar proses Pilkada yang sedang diikuti M Syahrial tidak terganggu.

Stepanus lantas menyetujui permintaan itu dan beberapa hari kemudian menghubungi rekannya seorang pengacara bernama Maskur Husain.

Maskur Husain sepakat untuk membantu M Syahrial asal M Syahrial bisa memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

"Selanjutnya terdakwa setuju atas besaran (dana) yang diminta oleh Stepanus Robin Pattuju dan akan dibayarkan secara bertahap," imbuh jaksa.

Dalam perkara ini jaksa mendakwa M Syahrial telah memberikan suap pada Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 1,695 miliar.

Baca juga: Ditundanya Proses Etik Azis Syamsuddin di MKD yang Dinilai Hanya Cari Alasan...

Uang itu diberikan M Syahrial secara bertahap. Pertama sebanyak Rp 1,275 miliar melalui rekening atas nama Riefka Amalia.

Kedua, Rp 200 juta ke rekening Maskur Husain. Selanjutnya sebanyak Rp 210 juta dan Rp 10 juta diberikan secara cash kepada Stepanus di Pematangsiantar pada Desember 2020 dan Bandara Kualanamu, Medan awal Maret 2021.

Atas perbuatannya jaksa mendakwa M Syahrial melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com