Kompas.com - 12/07/2021, 21:14 WIB

KOMPAS.com – Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

WFH diberlakukan secara penuh bagi pegawai yang bekerja pada unit kerja lingkungan LAN Jakarta, Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Jakarta dan Bandung, serta Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN).

Pihak LAN menjadikan WFH sebagai kesempatan untuk mengimplementasikan konsep flexible work arrangement (FWA) dalam birokrasi.

Pasalnya, sebelum pandemi Covid-19, wacana mengenai FWA sudah berlangsung cukup intens. LAN pun sudah siap secara sistem dengan membuat aplikasi intranet yang dapat diakses melalui smartphone.

Baca juga: LAN Terbitkan Aturan Latihan Dasar CPNS secara Daring, Ini Paparannya

Aplikasi intranet tersebut nantinya akan berfungsi sebagai instrumen digital untuk memastikan seluruh pegawai mematuhi kebijakan WFH, memantau lokasi keberadaan, presensi, kondisi kesehatan, dan kinerja para pegawai secara real time setiap hari.

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, aplikasi intranet berbasis smartphone ini cukup efektif.

Ia menyebutkan, terdapat dua hal yang menjadi kunci keberhasilan penggunaan aplikasi intranet.

“Pertama, sistem manajemen kinerja LAN sudah berjalan dengan baik. Cascading sasaran (strategis) kinerja dari organisasi sampai individu pegawai sudah dirumuskan dengan baik,” kata Adi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (12/7/2021).

Menurutnya, sasaran kinerja individu pegawai sudah terukur sampai output yang harus dicapai setiap harinya. Dengan demikian, setiap pegawai tetap dapat melaporkan capaian kinerja setiap hari melalui aplikasi intranet.

Baca juga: Perpusnas dan STIA LAN Jakarta Kolaborasi Perkuat SDM Perpustakaan

“Kedua, komitmen jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan LAN. Pimpinan di LAN berkomitmen terus memantau kinerja pegawainya, sehingga target sasaran kinerja dapat berjalan sesuai dengan time line yang diharapkan,” ujar Ketua LAN.

Sebagai informasi, Surat Edaran (SE) Kepala LAN Nomor 15/K.1/HKM/02.3/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Pegawai dalam Masa Pandemi Covid-19 pun telah dikeluarkan.

Melalui surat edarannya, Adi menegaskan seluruh pegawai LAN tanpa terkecuali, selama bekerja dari rumah (WFH) wajib berkedudukan pada wilayah di tempat kedudukan sesuai dengan lokasi kerja.

Pegawai LAN juga wajib melaporkan kehadiran dan keberadaannya melalui aplikasi intranet sebanyak tiga kali pada rentang waktu pukul 07.30 sampai 08.30, pukul 12.00 sampai 13.00 dan pukul 15.30 sampai 16.30.

Pelaporan keberadaan tersebut harus selalu dilakukan baik pada hari kerja maupun hari libur.

Baca juga: LAN Raih Predikat Badan Publik Informatif, Wapres Ma’ruf: Saya Harap Prestasi Ini Dipertahankan

“Kami membuat kebijakan untuk melakukan tiga kali presensi itu dimaksudkan untuk terus bisa memantau keberadaan dan kondisi kesehatan pegawai dan untuk memastikan seluruh pegawai LAN tetap bekerja dari rumahnya masing-masing, tidak pergi ke mana-mana,” jelas Adi.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas LAN Tri Atmojo Sejati menambahkan, LAN sangat mendukung ikhtiar pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19.

“Melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, penegakan protokol Covid-19 secara ketat, dan pembangunan aplikasi intranet, semua ini menunjukkan komitmen nyata institusional LAN,” ujar Tri Atmojo.

Ia menegaskan, pegawai LAN yang terbukti melanggar kebijakan tersebut akan langsung dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Nasional
Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Nasional
Banyak yang Tolak Pengesahan RKUHP, Yasonna: Belum Ada UU yang 100 Persen Disetujui

Banyak yang Tolak Pengesahan RKUHP, Yasonna: Belum Ada UU yang 100 Persen Disetujui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.