Usut Dugaan Penimbunan Obat dan Oksigen, Polri Selidiki 208 Kasus

Kompas.com - 09/07/2021, 10:39 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dok. Divisi Humas PolriKepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menggencarkan penyelidikan untuk memastikan ketersediaan obat dan oksigen untuk pasien Covid-19.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, dalam lima hari pemberlakuan PPKM Darurat selama 3-7 Juli 2021, Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Aman Nusa II telah menyelidiki 208 kasus di semua wilayah kepolisian daerah.

"Penyelidikan itu untuk memastikan ketersediaan obat yang terkait dengan penanganan Covid-19 dan memeriksa apakah penjualan obat di apotek dan toko obat harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah," kata Ramadhan dikutip dari Kompas.id, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Lonjakan Covid-19, Holding RS dan Farmasi BUMN Diminta Tingkatkan Jumlah Tempat Tidur dan Obat

Tidak hanya di Jawa dan Bali yang tengah menyelenggarakan PPKM Darurat, penyelidikan juga dilakukan di daerah-daerah yang menyelenggarakan PPKM Mikro.

Dugaan penimbunan obat dan tabung oksigen terjadi di banyak daerah, di antaranya Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Ada pula dugaan yang terjadi di Bali, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ramadhan mengatakan, selain melakukan penyelidikan, pihaknya juga melaksanakan 18 penyidikan tindak pidana.

Penyidikan itu di antaranya terkait pemalsuan surat tes usap antigen di Papua Barat serta penutupan tempat hiburan, seperti kafe, tempat karaoke, dan spa di Jabodetabek.

Penyidikan juga tengah berlangsung untuk kasus penghadangan petugas penjemput pasien Covid-19 menggunakan senjata tajam di Jawa Tengah.

Baca juga: Polri Sebut Penimbun Tabung Oksigen Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Untuk tindak pidana ringan menyangkut pelanggaran protokol kesehatan, polisi melakukan 103 penyidikan.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kompas.id
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.