Kompas.com - 08/07/2021, 18:13 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat mengisi kuliah online pada Kamis (8/7/2021). DOK. Humas Kementerian Desa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) saat mengisi kuliah online pada Kamis (8/7/2021).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memproyeksikan, hanya sisa 30 daerah tertinggal pada 2024 

Hal tersebut, kata dia, berdasarkan indeks ketertinggalan daerah, sehingga proyeksi itu bakal  melampaui target pengentasan daerah tertinggal 

“Target pengentasan daerah tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebanyak 25 daerah tertinggal dari (total) 62 daerah tertinggal, sehingga (targetnya) pada akhir 2024 kabupaten yang masih masuk daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten,” jelas Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat mengisi kuliah online pada Kamis (8/7/2021).

Untuk diketahui, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat total 62 daerah yang termasuk daerah tertinggal.

Baca juga: Success Story Desa Tertinggal di Bandung, Dulu Tak Punya Pasar, Kini BUMDes-nya Beromzet Rp 30 Miliar

Adapun daerah tertinggal tersebut meliputi satu kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar), satu kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel), satu kabupaten di Lampung, satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut), dan satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lalu 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), tiga kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng), enam kabupaten di Maluku, dua kabupaten di Maluku Utara, delapan kabupaten di Papua Barat, dan 22 kabupaten di Papua.

Menteri Desa PDTT berharap, semua daerah tertinggal dapat segera dientaskan.

“Ini bukan perkerjaan mudah, tapi kita harus lakukan untuk dapat mencapai sasaran itu. Kita harus tekan ini dan kita harus genjot ini semua,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis.

Baca juga: Pengangguran di India Melonjak, Utang Penduduk Desa Meningkat Pesat

Perlu diketahui, angka proyeksi kabupaten tertinggal yang terentaskan setiap tahun adalah lima kabupaten pada 2020, enam kabupaten pada 2021, tujuh kabupaten pada 2022, enam kabupaten pada 2023, dan delapan kabupaten pada 2024. Total terdapat 32 kabupaten yang akan dientaskan hingga 2024.

Menteri Desa PDTT menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal yang semula 26,12 persen pada  2018, akan menjadi 23,5 sampai 24 persen pada 2024.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.