Polri Serahkan Tersangka Suap Bupati Nganjuk ke Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri menyerahkan tujuh tersangka dan barang bukti kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ke Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Mantan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya langsung dibawa ke Nganjuk dan segera disidang.

"Pada 5 Juli, Kejagung menyatakan berkas penyidikan lengkap atau P-21. Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

Argo mengatakan, selama proses penyidikan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 51 saksi, di antaranya 3 saksi ahli.

Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen.

Baca juga: Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

"Selanjutnya terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur," ujarnya.

Pada Mei lalu, KPK bersama Bareskrim Polri menetapkan Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

Enam tersangka lain dalam kasus ini adalah Camat Pace, Dupriono; Camat Tanjungnaom sekaligus Plt Camat Sukomoro, Edie Srijato; Camat Berbek, Haryanto; dan Camat Loceret, Bambang Subagio.

Kemudian, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Novi dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, lima tersangka yang merupakan camat dan mantan camat disangka Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.