Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skenario Terburuk yang Disiapkan Pemerintah jika Kasus Covid-19 Harian Capai 40.000

Kompas.com - 06/07/2021, 13:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi skenario terburuk pandemi Covid-19.

Hal ini mengingat laju penambahan kasus virus corona di Indonesia terus meningkat tajam dan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kita sudah hitung worst case scenario. (Jika) lebih dari 40.000 (kasus dalam sehari) bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, sudah kami hitung," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Luhut: Kasus Covid-19 Harian Akan Terus Naik, Bahkan Melebihi 40.000

Untuk menambah jumlah fasilitas kesehatan, dilakukan pengalihan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat, misalnya, Asrama Haji di Jakarta Timur dan rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Perihal kebutuhan oksigen, Luhut menyebutkan, pemerintah memastikan stoknya mencukupi, bahkan jika kasus Covid-19 bertambah 60.000-70.000 dalam sehari.

Luhut mengakui bahwa beberapa waktu lalu sempar terjadi kekurangan suplai oksigen untuk kebutuhan medis.

Namun, dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah, seperti Morowali, Cilegon, dan Batam.

Ke depan, penggunaan oksigen akan diprioritaskan untuk pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Impor 10.000 Oksigen Konsentrator dari Singapura

Sementara itu, pasien yang bergejala ringan akan diarahkan untuk menggunakan oksigen konsentrator.

 

Oksigen konsentrator berisi oksigen dari udara bebas yang kemudian diproses dan bisa dihirup penggunanya.

"Itu sekarang (oksigen konsentrator) sudah ada kita pesan 10.000 dan sebagian sudah mulai datang pakai pesawat Hercules dari Singapura dan juga kita akan ambil dari tempat lain bila kita rasakan masih ada kekurangan," kata Luhut.

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Bersamaan dengan itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan terus diawasi implementasinya.

Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Menurut analisis kami, dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.

Baca juga: Luhut: Tak Boleh Ada Kelangkaan Obat, Tindak Penimbun dan Pemain Harga!

Luhut juga mengatakan, pemerintah telah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi skenario terburuk Covid-19, termasuk membuka peluang bantuan dari negara tetangga, seperti Singapura dan Tiongkok.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini. Warga juga diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM darurat.

"Jadi semuanya kekuatan kita kerahkan, jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah," kata Luhut.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak tajam beberapa waktu terakhir.

Pada Senin (5/7/2021), bertambah 29.745 kasus baru Covid-19. Hal itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 2.313.829 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan PPKM darurat Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku pada 3-20 Juli 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com